Cegah Gelombang Ketiga, Pemerintah Hapus Cuti Bersama Akhir Tahun

0
Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. (Foto: Pelopor/Kemenko PMK)

Pelopor.id | Pemerintah menghapus cuti bersama Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk mengantisipasi gelombang ketiga Covid-19 di Indonesia. Keputusan itu tertulis dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama 2021.

Selain itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dilarang mengambil cuti dengan memanfaatkan momentum hari libur nasional. Hal itu berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, kebijakan ini dibuat untuk membatasi pergerakan orang yang lebih masif menjelang libur akhir tahun.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, perwakilan Dirlantas seluruh Indonesia, Dishub seluruh Indonesia, Satgas Covid-19, beserta stakeholder terkait, yang diselenggarakan secara daring dan luring, pada Selasa (26/10/2021).

Baca juga: Muhadjir Effendy: SDM Unggul adalah Kunci Mewujudkan Indonesia Maju

Menurutnya, kebijakan tersebut memerlukan sosialisasi lebih masif kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dinas perhubungan dan juga media massa. Langkah ini perlu dilakukan agar masyarakat lebih memaklumi keadaan yang ada dan tidak nekat melanggar.

“Saya mohon nanti ada kampanye besar-besaran untuk mengimbau masyarakat agar tidak berpergian. Tidak pulang kampung, atau berpergian atas tujuan-tujuan yang tidak primer,” ucap Muhadjir.

Meski demikian, bagi masyarakat yang sangat terpaksa harus berpergian di hari-hari libur tersebut, maka perlu pemeriksaan syarat perjalanan yang lebih ketat. Seperti diketahui, saat ini untuk menaiki moda transportasi minimal harus sudah menerima vaksin dosis pertama. Untuk transportasi udara diterapkan syarat surat negatif PCR Test, dan untuk perjalanan darat menerapkan syarat negatif tes antigen.

Menko PMK Muhadjir Effendy juga meminta agar pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi lebih dimaksimalkan di berbagai tempat umum sebagai pengawasan dan tracing pada masyarakat. Beragam kebijakan ini diharapkan bisa menjaga kelancaran roda perekonomian, dan aktivitas masyarakat juga tetap bisa berjalan lancar.

“Yang harus kita pertimbangkan betul, bagaimanapun ketatnya, konservatifnya kita menerapkan berbagai macam ketentuan dalam rangka menghambat dan mencegah penularan Covid-19, tetapi ekonomi kita harus tetap bergerak,” tuturnya. []