Pelopor.id – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah di Provinsi Bali bergerak cepat mendistribusikan bantuan sosial (Bansos). Pasalnya, sekitar 75.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum menerima bansos tersebut.
Hal ini, disampaikannya di hadapan kepala dinas sosial se-Provinsi Bali, perwakilan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) dan para pendamping sosial.
“Saya minta Januari sampai Oktober harus clear . Kalau pake sembako sekian lama ini, pasti jadi busuk bahan makanannya. Jadi saya tidak mau dengan barang. Saya mau dengan uang cash.”
Selain itu, Mensos juga menekankan agar sesegera mungkin untuk mencairkan bantuan. Sebab, dengan data ribuan yang belum cair, maka akan berpengaruh terhadap pemulihan perekonomian.
“Kalau sampai ribuan belum menerima bantuan, ini akan sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. Kalau cair minimal bisa beli telur. Beli beras. Ada pergerakan ekonomi pak. Tapi kalau seperti ini, susah pak,” tutur Mensos dalam kegiatan evaluasi penyaluran bansos di Kuta berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Pelopor.id, Rabu, 19 Oktober 2021.
Menurut Risma, perhitungan akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli-September se-Provinsi Bali mencapai sekitar Rp450 miliar.
“ini angka yang luar biasa. Kalau ini bisa kita cairkan, akan sangat membantu pergerakan roda ekonomi,” sebut Mensos.
Ia mengingatkan, saat ini kondisi perekonomian Bali masih belum sepenuhnya pulih. Oleh sebab itu, dalam kondisi lesu anggaran negara berupa bantuan sosial menjadi faktor penting yang mendorong geliat perekonomian.
“Kalau masih ada ribuan KPM belum cair, maka ekonomi di level bawah tidak bergerak. Sementara ini sudah pertengahan Oktober pak. Kalau tidak segera dicairkan akan segera kena blokir,” tandas Mensos.
Lebih lanjut, Mensos mengingatkan stakeholder dalam pengelolaan bansos untuk peka melihat perkembangan di tengah-tengah masyarakat. Mensos meminta hadirin yang berada dalam ruangan rapat untuk menyelami kondisi KPM yang merupakan kelompok masyarakat termiskin.
“Jangan samakan dengan kita dan bapak/ibu yang masih bisa makan. Mereka termasuk yang tidak tahu apakah hari ini bisa makan,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Mensos meminta semua pihak untuk mempercepat pencarian bantuan. Terutama di beberapa daerah di Bali dimana data KPM yang belum transaksi masih cukup tinggi. Di Kabupaten Bangli, untuk Bantuan Pangan Non Tunai/Kartu Sembako terdapat 900-an KPM belum transaksi pada bulan Juli-September.
Melihat kondisi tersebut, Mensos meminta agar bantuan bisa disalurkan dengan uang tunai dan dirapel. Untuk keperluan tersebut, Mensos meminta KPM bisa dikumpulkan dan segera dibayarkan hak-haknya.
Mensos menelepon Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana dan Bupati Karangasem I Gede Dana, agar disiapkan tempat untuk bisa menjadi titik pembayaran KPM. Karena memang banyak KPM yang belum bertransaksi.
Mensos juga menyoroti tantangan geografis di beberapa daerah di Bali seperti di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani yang memerlukan transportasi air melalui Danau Batur. Mensos minta pembayaran bansos yang belum cair, termasuk yang belum cair sejak Januari 2021, agar dibayarkan secara tunai.
“Saya minta Januari sampai Oktober harus clear . Kalau pake sembako sekian lama ini, pasti jadi busuk bahan makanannya. Jadi saya tidak mau dengan barang. Saya mau dengan uang cash,” pungkasnya.
Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial di Bali hampir sama dengan di beberapa daerah lain. Yakni berkisar pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi, kartu terblokir, KPM pindah alamat, dan KPM meninggal.[]
