Pelopor.id | Pemerintah pusat telah meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta menyediakan air minum baku untuk masyarakat sehingga warga Jakarta bakal dilarang menggunakan air tanah. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, sudah ada pembahasan terkait hal itu, rencananya ada beberapa sumber air yang bisa digunakan, misalnya dari Jati Luhur, Serpong sampai Juanda.
“Hal ini karena Jakarta tidak punya sumber air baku. Makanya masyarakatnya masih pakai air tanah,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PUPR, pada 4 Oktober 2021, seperti dikutip dari detik.com. Rencana ini ditargetkan bisa tercapai pada tahun 2024, demi mengurangi penurunan muka tanah di Jakarta.
Baca juga: Kontaminasi Paracetamol di Teluk Jakarta Tidak Mematikan
Pada kesempatan terpisah, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, isu Jakarta tenggelam memang sudah menjadi bahan diskusi sejak lama, akibat adanya penurunan permukaan tanah di Jakarta, terutama di Jakarta Utara. “Datanya Jakarta Utara turun 10-12 mm. Itu yang paling parah kalau kita lihat di Pluit, selain karena tanahnya konsolidasi tapi juga banyak air tanah yang diambil,” kata Basuki di kantornya, pada 5 Oktober 2021.
Karena kondisi permukaan tanah semakin mengkhawatirkan dan air tanah juga banyak diambil, maka solusinya adalah dengan mengurangi atau menghentikan pengambilan air tanah. Menurut Basuki, Bangkok dan Tokyo sudah lebih dulu melakukan hal itu dan menjadi referensi PUPR.
Ia juga mengatakan, cara menghentikan pengambilan air tanah, tentu harus diiringi dengan stok air bersih yang merata untuk masyarakat yaitu dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). “Harus ada suplai air yang cukup dulu di Jakarta, baru bisa regulasi atau Pak Gubernur DKI Anies Baswedan bisa bilang stop penggunaan air tanah. Makanya kami buat waduk di Karian di Banten, untuk suplai air minum di Tangerang dan Jakarta, juga ada di Jatiluhur 1 dan Jatiluhur 2,” ucap Basuki.
Baca juga: Luhut Pandjaitan Resmi Pimpin Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Menanggapai hal itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal menilai, larangan penggunaan air tanah tidak pantas diterapkan, karena sumber air baku warga Jakarta saat ini hanya bersumber dari Waduk Jatiluhur dan air tanah. Untuk membatasi pemakaian air tanah, Pemprov DKI menggunakan mekanisme pajak tanah yang telah diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 1998.
Selain itu, Pemprov DKI juga sedang menggodok regulasi yang akan mengatur zona bebas air tanah bakal ditetapkan pada lokasi yang kini sudah terjangkau jaringan air perpipaan. “Area-area yang sudah dilayani perpipaan sudah cukup wajib kami melakukan pelarangan air tanah. Zona bebas air tanah sedang disiapkan peraturan gubernurnya,” imbuhnya.
Namun, aturan itu belum bisa diterapkan di seluruh DKI karena Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya baru menargetkan 100 persen cakupan air perpipaan pada 2030. “Poinnya itu belum melarang pemakaian air tanah hanya mengendalikan lewat mekanisme pajak air tanah,” tuturnya.
Sebaliknya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria justru meminta masyarakat mengurangi penggunaan air tanah. “Kami minta semua warga Jakarta untuk menghemat penggunaan air. Harus dijaga air sekalipun kita bukan di Timur Tengah, padang pasir yang sulit air, tapi tetap kita harus menjaga lingkungan,” kata Riza pada 6 Oktober 2021, seperti dilansir dari Kompas. []
