Pelopor.id | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menargetkan, pelaksanaan vaksinasi untuk tenaga pendidik harus sudah selesai pada akhir September.
Harapannya, apabila tenaga pendidik di satuan pendidikan baik sekolah, madrasah dan pesantren sudah semuanya divaksin, maka pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) wajib untuk dilakukan.
“Asesmen kelayakan PTM harus selesai pada akhir September 2021 seiring dengan target kita selesai vaksinasi tenaga pendidik dan kependidikan pada akhir September 2021.”
“Kalau sudah 100 persen tenaga pendidik tervaksin, maka wajib melaksanakan PTM. Tidak harus menunggu sampai 100 persen peserta didiknya divaksin. Saya rasa, kalau menunggu hingga semua tuntas, gak buka-buka itu sekolah, madrasah dan pesantren” tutur Menko PMK berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Pelopor.id, Kamis, 16 September 2021.
Menko PMK juga meminta seluruh satuan pendidikan untuk segera menyelesaikan pengisian check list kesiapan pelaksanaan PTM. Atas dasar tersebut, maka Satgas Covid Daerah segera melakukan asesmen kesiapan sekolah dan madrasah untuk menyelenggarakan PTM.
Hal itu sebagaimana diatur dalam SKB 4 Menteri tentang Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
“Asesmen kelayakan PTM harus selesai pada akhir September 2021 seiring dengan target kita selesai vaksinasi tenaga pendidik dan kependidikan pada akhir September 2021,” ungkapnya.
Menko PMK juga meminta Kanwil Kemenag, Kepala Kantor Agama Kabupaten/Kota dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan di daerah untuk menangani vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan baik di sekolah maupun madrasah.
Lebih lanjut Menko meminta agar Menkes memastikan jatah vaksin yang diperuntukkan bagi PTK dapat tersalurkan sesuai target.
Selain itu, Menko PMK meminta Kemendagri agar pemerintah daerah memprioritaskan vaksinasi bagi tenaga pendidik. Koordinasi diperlukan agar jangan sampai vaksin yg seharusnya untuk pendidik dan tenaga kependidikan justru bergeser sasarannya.
Apalagi pendidikan merupakan urusan konkuren. Dia juga meminta pemerintah daerah membuat skema mitigasi resiko jika terjadi kluster di lingkungan sekolah setelah dimulainya pelaksanaan PTM. []
