GMKI Minta Jokowi Hapus SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah

0
Sekretaris Fungsi Gereja PP GMKI Felix Pusof. (Foto: Pelopor/GMKI)

Pelopor.id | Jakarta – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) menyoroti sejumlah kekerasan atas nama agama yang masih terjadi di tengah masyarakat. 

“Perilaku diskriminasi seperti aturan wajib jilbab seperti di Sumbar, penutupan hingga pembakaran gereja seperti di Aceh Singkil, dan persekusi masyarakat saat ibadah, masih terjadi selama tahun 2014-2021. Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintahan Joko Widodo,” kata Sekretaris Fungsi Gereja PP GMKI Felix Pusof, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (07/09/2021).

Baca juga: Kebakaran Lapas, GMKI Desak Menkumham Minta Maaf dan Evaluasi Kinerja Lapas

Berdasarkan catatan GMKI, selama 2014-2021 ada 60 gereja yang ditolak dan ditutup karena tidak mendapatkan rekomendasi departemen agama dan FKUB kabupaten/kota. Di Aceh Singkil misalnya, terjadi penolakan hingga pembakaran gereja tahun 2015, karena sulit mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Di Jambi, terjadi penutupan 3 gereja akibat ada tuntutan warga karena belum memiliki IMB. 

Dari paparan diatas, GMKI kembali mengingatkan janji kampanye Jokowi saat pilpres mengenai bhineka tunggal ika serta rasa aman bagi seluruh rasa Indonesia yang masuk dalam program nawacita. “Sebagai negara hukum, negara harus menjamin hak hidup untuk menjalankan ibadah umat beragama. Sangat disayangkan, hukum bisa kompromi akibat tekanan massa,” ujar Felix.

Baca juga: GMKI: Tolong Pak Jokowi, Selamatkan Rakyat dari Menteri yang Tidak Serius Kerja

“Belum ada realisasi terhadap diskriminasi kelompok umat beragama. PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah menjadi persoalan utama yang menyebabkan perilaku diskriminasi terjadi. Selama tujuh tahun Presiden Jokowi menjabat, SKB 2 menteri belum dicabut,” tegas Felix. 

Felix Pusof yang merupakan mahasiswa dari Ottow Geissler Papua mengajak seluruh mahasiswa untuk menjadi garda terdepan menjaga toleransi umat beragama di Indonesia. “Kita harus menjunjung tinggi perbedaan, menghormati segala perbedaan. Perilaku diskriminasi umat beragama harus dilawan, karena menjadi bibit disintegrasi negara kita di masa mendatang,” ucap Felix. []