Luhut kepada Kontras dan Haris Azhar: Kalau Salah Minta Maaf Tak Perlu Gengsi

Menko Luhut
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto:Pelopor/tangkapan layar zoom)

Pelopor.id | Jakarta – Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi mengatakan, pihaknya menunggu penjelasan Kontras dan pengacara Haris Azhar atas tudingan mereka bahwa Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bermain dalam bisnis tambang di Blok Wabu, Papua.

“Saat ini kami masih tahap minta penjelasan, dan kalau tidak bisa menjelaskan bahwa benar pak Luhut terlibat atau punya kepentingan silahkan minta maaf.”

Tudingan ini diketahui melalui unggahan kanal YouTube Haris Azhar pada Jumat, 20 Agustus 2021. Dalam unggahan tersebut, Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti menyebut PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group, terlibat dalam bisnis tambang di Papua. Ia juga menyinggung peran Luhut dalam perusahaan tersebut.

“Toba Sejahtra Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita, namanya adalah Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), The Lord, Lord Luhut. Jadi Luhut bisa dibilang bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini,” Tutur Fatia.

Bacaan Lainnya

Terkait tudingan itu, Jodi Mahardi menegaskan, pihaknya mempersilakan mereka untuk meminta maaf jika tak mampu menjelaskan tudingan tersebut kepada publik.

“Pihak Pak Luhut ingin menjaga demokrasi yang sehat supaya terbiasa berekspresi yang beretika. Kalau salah, Pak Luhut selalu beri ruang untuk minta maaf. Enggak usah gengsi,” tutur Jodi lewat keterangan tertulis, Rabu, 1 September 2021.

Jodi Mahardi
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi. (Foto:Pelopor.id/Ist)

Jodi menjelaskan, somasi yang dilayangkan Menko Luhut adalah sebagai upaya membela diri. Dalam hal ini, Menko Luhut juga punya hak yang sama dengan orang lain dalam membela diri dari berbagai tuduhan.

Baca Juga :   Menko Luhut: Sejumlah Restoran dan Beach Club di Bali Langgar Prokes

Dalam keterangan tersebut, Jodi juga membantah bahwa pihak melakukan tindakan yang sewenang-wenang dalam melakukan somasi. Jodi menegaskan, somasi itu, disampaikan agar kebebasan berpendapat dilakukan dalam koridor.

“Demokrasi modern pasti ada koridor aturan atau hukum yang membatasi berita bohong, kecuali kita hidup di jaman jahiliah. Ujungnya, kasihan masyarakat yang dicekoki dengan info misleading. Saat ini kami masih tahap minta penjelasan, dan kalau tidak bisa menjelaskan bahwa benar pak Luhut terlibat atau punya kepentingan silahkan minta maaf,” tandas Jodi. []

Pos terkait