Pelopor.id | Jakarta – Pengurus Pusat GMKI (PP GMKI) kembali meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir. Sebab keduanya tidak optimal menangani pandemi covid-19 dan melakukan pemulihan ekonomi nasional, padahal anggaran negara yang telah habis mencapai Rp 1.035,25 Triliun tahun 2020 dan Rp 744,75 Triliun tahun 2021.
“Justru kami melihat baliho dan billboard Airlangga Hartato didaerah yang meningkat masif.”
Ketua Bidang Aksi Pelayanan PP GMKI, Prima Surbakti dalam keterangannya Rabu, 1 September 2021 menyampaikan, pihaknya menduga Airlangga Hartarto dan Erick Thohir sudah tidak terlalu fokus melakukan tanggung jawabnya sebagai pembantu presiden dan lebih banyak memikirkan kepentingan politik tahun 2024.
Prima menegaskan, dalam pelaksanaan PPKM tersebut, kasus covid-19 di pulau Jawa-Bali sudah menurun namun lonjakan kasus diluar Jawa-Bali sangat cepat khususnya di Provinsi Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur selama bulan Agustus 2021.
Sejak tanggal 1-31 Agustus 2021, kasus covid-19 di Sumut melonjak naik menjadi 34.608 kasus dengan rata rata 1.116 kasus per hari dan tingkat kematian 29 orang per hari. Sedangkan, lonjakan cepat terjadi NTT dengan 19.445 kasus dengan rata rata 628 kasus per hari dan tingkat kematian 15 orang per hari.
Menurut Prima, lonjakan kasus covid dan kematian tinggi disebabkan oleh minimnya fasilitas kesehatan, ketersediaan obat tidak merata, mahalnya biaya 3T (Testing, Tracing dan Treatment) serta program vaksinasi yang belum merata di daerah.
Bahkan menurut GMKI, kebijakan Erick Thohir beberapa kali diingatkan secara halus oleh Pak Jokowi, seperti harga PCR yang mahal padahal BUMN Farmasi sudah memproduksi alat PCR sejak tahun lalu, ataupun distribusi obat-obatan penanganan Covid-19 yang dimonopoli industri farmasi besar saja.
“Kita masih ingat ketika Pak Jokowi mengunjungi apotek-apotek kecil di Bogor dan tidak menemukan obat-obatan terapi Covid-19. Ternyata obat-obatan ini kosong dan adanya di Kimia Farma, Century, atau pembelian online melalui Halodoc dan lainnya. Tidak mungkin rakyat kecil bisa mengakses obat-obatan jika distribusinya terbatas,” tegas Prima.
“Airlangga Hartarto sebagai penanggung jawab PPKM diluar Pulau Jawa-Bali terlihat lambat dalam merespon penanganan covid-19 di luar Jawa-Bali serta tidak mampu mengkoordinasikan kebijakan strategis dengan pemerintah daerah, justru kami melihat baliho dan billboard Airlangga Hartarto didaerah yang meningkat masif,” sambung Alumni ITB itu.
Sementara persoalan lainnya yang tak kalah penting adalah soal program vaksinasi. Dipaparkan Prima sampai tanggal 31 Agustus 2021, laju distribusi vaksin hanya mencapai 123.5 juta dosis (56,6 persen dari vaksin yang masuk) yang terdiri 9.85 juta vaksin corovac, 89.36 juta vaksin sinovac dari Biofarma, 15.982 juta vaksin astrazeneca, 7.55 juta vaksin moderna dan 500 rbu vaksin sinoparm.
“Suplay vaksin yang lambat serta kualitas vaksin covid-19 adalah penyebab lambatnya laju distribusi,” tegas Prima.
PP GMKI mencatat sudah ada 217.9 juta dosis vaksin yang dimpor oleh Indonesia melalui 45 tahapan. Dari vaksin yang masuk, terdapat 5 jenis vaksin diantara 180.7 juta dosis vaksin sinovac (26.8 juta vaksin jadi coronavac, dan 153.9 juga dalam bentuk bahan baku atau bulk), 18.76 juta vaksin astrazeneca, 8.29 juta vaksin sinopharm, 2.6 juta vaksin Fzier, dan 7.5 juta vaksin moderna.
“Artinya vaksin sinovac paling banyak diimpor tapi laju distribusinya hanya mencapai 55 persen. Sedangkan vaksin astrazeneca jauh lebih tinggi yakni 82 persen,” ungkap Prima.
- Baca juga : GMKI Desak Presiden Jokowi Copot Airlangga Hartarto dan Erick Thohir
- Baca juga : GMKI Menduga PCR Dijadikan Bisnis Saat Pandemi
Prima juga membandingkan efikasi vaksin sinovac lebih rendah daripada vaksin astrazeneca serta harga vaksin sinovac yang jauh lebih mahal. Berdasarkan hasil uji klinis tahap tiga yang dilakukan di Bandung, efikasi vaksin sinovac mencapai 65,3 persen. Melansir studi efikasi vaksin covid-19, vaksin astrazeneca menunjukkan nilai 70.4 persen dalam mencegah covid-19.
“Yang disayangkan, harga vaksin sinovac lebih mahal daripada vaksin astrazeneca. Harga vaksin sinovac jadi adalah $ 13.3 per dosis sedangkan harga bulk sinovac adalah $ 11 per dosis. Dalam proses pengelolahan bulk menjadi vaksin, bulk akan menyusut sekitar 10-15 persen,” sebut Prima.
“Artinya rata rata harga proses bulk menjadi vaksin adalah $12.84 per dosis. Belum ditambahkan anggaran produksi dan managemen, bisa jadi lebih dari harga beli vaksin. Sedangkan harga produksi vaksin astrazeneca hanya $ 3-4 per dosis,” sambungnya.
“Mengapa Ketua KPCPEN, Erick Thohir tetap menyetujui impor vaksin sinovac?” Padahal beberapa peneliti vaksin astrazeneca merupakan ilmuwan dari Indonesia,” lanjut Prima.
Selanjutnya, PP GMKI mengingatkan Erick Thohir agar berhati hati terkait anggaran impor vaksin yang mencapai 58 triliun. Pasalnya ekonomi negara sedang dalam keadaan sulit, jurang defisit APBN sangat lebar dan utang menumpuk. Selain itu, laju distribusi yang rendah, rentan merugikan keuangan negara.
“Presiden Jokowi harus melakukan evaluasi mendalam. Presiden butuh negarawan yang bekerja diatas kepentingan rakyat bukan kepentingan bisnis,” tutup Prima Surbakti.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat menggelar pertemuan dengan tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat. Jokowi berdiskusi soal pandemi Covid-19 di Indonesia. Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Mereka bertemu dengan para tokoh pada Senin (30/8) malam.
Tokoh agama yang hadir, yakni Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Sekretaris Umum PP MUhammadyah Abdul Mu’ti, Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom dan Ketua Presidium KWI Mgr Ignatius Suharyo.
Menurut Presiden, program vaksinasi ini dapat berjalan lancar dan baik, di samping oleh kerja keras TNI dan Polri bersama pemerintah, adalah berkat topangan dan bantuan lembaga agama. “Saya menyampaikan apresiasi kepada lembaga agama atas hal ini,” lanjut Presiden.
Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom menyampaikan apresiasi atas kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Namun, Gomar juga menyinggung tentang kesenjangan antar wilayah menyangkut akses vaksinasi, khususnya di daerah terpencil dan daerah timur Indonesia.
Gomar juga meminta perhatian bersama terkait gonjang-ganjing politik yang tidak perlu akibat syahwat politik yang tinggi dari para elit politik menuju Pemilu 2024. Dia berharap semua pihak fokus mengatasi pandemi corona lebih dulu.
“Kami meminta agar semua konsentrasi, bahu membahu mengatasi pandemi dan tidak menggunakan pandemi ini sebagai ajang untuk panggung kontestasi politik,” tandas Gomar. []
