GMKI Menduga PCR Dijadikan Bisnis Saat Pandemi

0
Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Jefri Gultom
Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Jefri Gultom. (Foto: Pelopor/GMKI)

Pelopor.id | Jakarta – Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Jefri Gultom mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegur menteri kesehatan dan menteri BUMN tentang mahalnya harga PCR.

Menurut Jefri, rendahnya pelaksanaan 3T (Testing, Tracing, Treatment) tidak terlepas dari biaya PCR yang sangat mahal. “Selama ini, biaya PCR sekitar 900 ribu dengan hasilnya 1×24 jam. Ada lagi paket khusus 1×12 jam, harga bisa mencapai 1,5 juta,” ujar Jefri Gultom dalam keterangan yang diterima oleh redaksi, Rabu (18/08/2021). 

Baca juga: GMKI: Rakyat Menderita Karena PPKM Terlalu Lama

“Biaya PCR mahal membuat masyarakat abai dan pasrah terhadap virus Covid-19. Bisa dibayangkan, masyarakat yang terinfeksi virus Covid-19 harus melakukan 2 sampai 3 kali PCR, sedangkan gaji UMR di Jawa hanya kisaran 3-4 juta,” tambah Jefri.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah memerintahkan menteri kesehatan menurunkan harga tes PCR menjadi Rp 450.000 – Rp 550.000, dalam keterangan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, (15/08/2021). 

Baca juga: GMKI: Komitmen Pemerintah Sejahterakan Papua Jauh dari Harapan

 

Jefri menyoroti dua perintah presiden terkait PCR, yaitu terkait harga tes dan soal waktu diketahuinya hasil adalah 1×24 jam. “Tentang harga PCR sudah diturunkan. Namun, perintah presiden nomor dua tentang waktu diketahuinya hasil belum dipertegas oleh menkes dalam Surat Edarannya Nomor: HK.02.02/I/2845/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR? Jangan-jangan disini celah untuk permainan harga di lapangan,” kata Jefri.

Sebab, selama ini, soal waktu diketahuinya hasil PCR pun menjadi bancakan bagi banyak fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. PP GMKI menduga terjadi kongkalikong dan praktik bisnis dalam tes PCR, di mana menteri kesehatan dan menteri BUMN mengetahui kongkalikong tersebut. []