Temui Nenek Stroke tanpa BPJS, Menko PMK Minta Camat Uruskan Pindah KTP

0
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy blusukan ke daerah Kelurahan Pulo Gadung, Jakarta Timur
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy blusukan ke daerah Kelurahan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (18/08/2021). (Foto: Pelopor/Kemenko PMK)

Pelopor.id | Jakarta – Aktivitas “blusukan” telah menjadi bagian dari rutinitas kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Tepatnya Rabu (18/08/2021), setelah menghadiri acara peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-76 MPR RI di Gedung Nusantara IV Komplek DPR/MPR di Jakarta Pusat, Muhadjir blusukan ke daerah Kelurahan Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Setibanya di lokasi, Muhadjir turun dari mobil langsung menyapa hangat masyarakat. Tanpa mengabaikan protokol kesehatan, memakai masker, dan tidak berkerumun, mereka nampak antusias saling sapa dengan Muhadjir sambil sesekali menyuarakan keluhan dan harapan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Muhadjir mendatangi satu persatu rumah warga, sambil membagikan sembako dan masker. Melihat seorang nenek yang tengah duduk di tangga rumahnya yang sangat sempit, ia tak segan menghampiri. “Nenek usianya berapa? Sudah lama tinggal di sini? Tinggal dengan siapa?” demikian sejumlah pertanyaan Muhadjir kepada sang nenek yang telah berusia 70 tahun dan sedang menderita stroke tersebut.

Ternyata nenek itu belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan serta identitas kependudukan yang belum sesuai domisili. Menko PMK pun meminta Wakil Camat Pulo Gadung untuk segera mengurus perubahan identitas KTP nenek asal Magelang, Jawa Tengah itu.

Tujuan utama blusukan Muhadjir itu adalah untuk melihat dan memastikan masyarakat miskin dan rentan telah mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah termasuk hak atas jaminan kesehatan.

Menurut laporan pemangku daerah terkait, dari sekitar 5.000 Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kelurahan Pulo Gadung, sebanyak 792 KK terdata sebagai penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH). Kunjungan Menko PMK di RT 13 saat itu, menemukan banyak keluarga yang belum mendapatkan bansos reguler, sementara warga tersebut sangat layak menerima bantuan sosial. []