Kemendagri: Satpol PP Bisa Diangkat Jadi Penyidik PNS

- Editor

Sabtu, 24 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Satpol PP.(Foto:Pelopor.id/Istimewa)

Ilustrasi Satpol PP.(Foto:Pelopor.id/Istimewa)

Pelopor.id | Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut Polisi Pamong Praja dapat diangkat menjadi penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal ini, disampaikan Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Bernhard E. Rondonuwu.

“Polisi Pamong Praja itu, sesuai amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perkapolri bisa menjadi PPNS,” tutur Bernard berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Pelopor.id.

Bernhard E. Rondonuwu
Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Bernhard E. Rondonuwu.(Foto:Pelopor.id/Kemendagri)

Ketentuan itu terda[at dalam Pasal 255 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

“Polisi Pamong Praja itu, sesuai amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perkapolri bisa menjadi PPNS.”

Kemudian Pasal 256 ayat 6 disebutkan Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Sedangkan Pasal 257 Ayat 1 Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ayat 2.

Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Adapun persyaratan untuk menjadi PPNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 3A menyebutkan Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 tahun
  2. Berpangkat paling rendah Penata Muda/ golongan III/a
  3. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara
  4. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum
  5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah
  6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 dua tahun terakhir dan
  7. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
Baca Juga :   Langkah Kementan Tangani Penyakit Mulut dan Kuku yang Mewabah di Jawa Timur

Sementara pola Pendidikan dan Pelatihan PPNS Menurut Pasal 5 Perkapolri 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 disebutkan:

  1. Pendidikan dan latihan PPNS dilakukan dengan pola: 400 (empat ratus) jam pelajaran atau 60 (enam puluh) hari; 300 (tiga ratus) jam pelajaran atau 45 (empat puluh lima) hari dan; 200 (dua ratus) jam pelajaran atau 30 (tiga puluh) hari
  2. Diklat dengan pola 400 (empat ratus) jam pelajaran atau 60 (enam puluh) hari dilaksanakan untuk Diklat pembentukan PPNS penegak undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dengan hukum acara biasa
  3. Ketiga, diklat dengan pola 300 (tiga ratus) jam pelajaran atau 45 (empat puluh lima) hari dilaksanakan untuk Diklat pembentukan PPNS penegak peraturan daerah tindak pidana ringan dan pelanggaran dengan  hukum acara singkat atau cepat.

“Berdasar regulasi tersebut, baik Undang-undang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kapolri yang sampai saat ini masih berlaku sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk melakukan Penyidikan atas Pelanggaran Perda,” tegas Bernard.

“Mengingat PPNS pada Satpol PP mengikuti Diklat Penyidikan yang diselenggaran oleh Polri dan diangkat sebagai pejabat PPNS oleh Kementerian Hukum dan HAM setelah mendapatkan rekomendasi dari Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung,” sambungnya. []

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Lomba Desa Wisata Nusantara dan Lomba Literasi Budaya Desa Tahun 2024
Gandeng Damkar Bantaeng, Huadi Group Gelar Latihan Tanggap Darurat
Didukung Huadi Group dan Pemda Bantaeng, Taekwondo Optimis Raih Medali
AHY di WWF 2024: Masyarakat Dunia Harus Atasi Kelangkaan Lahan dan Air
Warga Bantaeng Akui Gerak Cepat Huadi Group dan Kodim 1410 Lewat Program RTLH
Huadi Group Berbagi Berkah Tiap Jumat, Jemaah Masjid: Alhamdulillah
Kata Adang Daradjatun Soal Sindikat Penjualan Narkoba dalam Kemasan Makanan
Bantu Korban Kebakaran di Sinoa, Huadi Group Salurkan Bantuan

Berita Terkait

Kamis, 11 Juli 2024 - 19:55 WIB

We The Fest 2024 Edisi Anniversary Siap Digelar di GBK Jakarta

Rabu, 10 Juli 2024 - 23:12 WIB

Satu-satunya di Asia Tenggara, Neck Deep Bakal Manggung di The Sounds Project 7

Rabu, 10 Juli 2024 - 22:35 WIB

Emma Elliot Manggung Bareng Vagetoz dan Sun Of Monday di Swag Event

Rabu, 10 Juli 2024 - 21:54 WIB

Solois Asal Madiun, Daniel Rumbekwan Rilis Single Lagu Populer Jawa

Kamis, 4 Juli 2024 - 21:14 WIB

Bless The Knights Perkenalkan Single Agathos Saat Tur Sulawesi Selatan

Kamis, 4 Juli 2024 - 13:22 WIB

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Bakal Manggung di Pestapora 2024

Rabu, 3 Juli 2024 - 16:36 WIB

Djakarta Warehouse Project 2024 Bakal Hadir di 13, 14, dan 15 Desember

Jumat, 28 Juni 2024 - 03:27 WIB

Other Side, Mini Album Solo Matheo In Rio Resmi Dirilis

Berita Terbaru