Pelopor.id – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan, data berbasis SDGs Desa dari seluruh Indonesia telah terkumpul hingga 60 persen. Data-data tersebut, akan digunakan sebagai landasan pengentasan kemiskinan ekstrim hingga 0% di tahun 2024.
Hal ini, diungkapkannya saat penandatangan nota kesepahaman Perjanjian Kerja Bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Alor, Universitas Indonesia, PT. Mega Inovasi Organik (MIO), dan PT Flobamor di Jakarta, Selasa, 26 Oktober 2021.
“Alhamdulillah pendataan ini mencapai 60% kita yakin desa-desa kita memiliki potensi yang luar biasa. Kami optimistis dengan potensi itu target penanggulangan kemiskinan esktrim di 2024 akan tercapai,” tutur Abdul Halim Iskandar.
“Masalah kemiskinan harus kita lihat langsung di desa, tapi kalau kita melihat kemiskinan dari Jakarta, kita tidak akan merasakan langsung.”
Penuntasan kemiskinan ekstrim, menurut Mendes PDTT membutuhkan peta jalan (road map) yang jelas. Peta jalan ini harus didasarkan pada data-data mikro yang mengambarkan profile dari warga miskin esktrim. Dengan demikian program pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran.
“Kita akan memberikan peta penyerangan. Jadi kemiskinan ekstrem harus kita serang bersama-sama. Kita tidak bisa menyerang dengan tepat kalau tidak punya peta yang bagus. Oleh karenanya Kemendes sejak tahun 2021 melakukan pemutakhiran data berbasis SDGs desa,” ungkapnya.
Gus Halim-panggilan akrab Abdul Halim Iskandar-menegaskan pengentasan kemiskinan di level desa harus diselesaikan dengan terjun langsung ke lapangan. Penanggulangan kemiskinan ekstrim tidak bisa dilakukan dari hanya sekadar menerima laporan dari daerah.
“Masalah kemiskinan harus kita lihat langsung di desa, tapi kalau kita melihat kemiskinan dari Jakarta, kita tidak akan merasakan langsung,” tegasnya.
- Baca juga : Gus Halim: Kekuatan Desa Terletak pada Kemampuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa
- Baca juga : Abdul Halim Iskandar Resmikan Sistem IoT Budidaya Ikan Koi di Blitar
Dia mengungkapkan, arah pembangunan desa telah tertuang dengan jelas dalam SDGs Desa. Hal ini diatur dalam 18 poin SDGs Desa sebagai modal untuk menyelesaikan pembangunan di desa, salah satunya adalah kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
“Arah pembangunan desa sudah sangat jelas dengan SDGs Desa. Kita bicara desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, bicara tentang sanitasi sampai pada bicara tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif,” katanya.
Kendati demikian, Gus Halim menegaskan jika arah pembangunan desa tidak boleh keluar dari akar budaya desa. Pembangunan desa harus berdasarkan potensi kultural budaya desa.[]
