Pelopor.id|Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema, menyoroti dugaan monopoli oleh satu korporasi terhadap pariwisata Taman Nasional (TN) Komodo. Ia menilai ada pesan kuat dugaan monopoli yang dilakukan oleh pihak tertentu atas adanya tarif paket wisata Taman Nasional Komodo.
“Monopoli itu secara undang-undang tidak bisa dibenarkan, ada undang-undang anti monopoli, ada undang-undang menyangkut persaingan usaha yang sehat, bahkan lembaga negara ada yang namanya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha),” ucapnya usai Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Senin (22/08/2022).
Pria yang biasa disapa Ansy Lema ini juga menegaskan bahwa tidak boleh ada korporasi atau perusahaan yang memonopoli penjualan paket wisata ke sejumlah destinasi. “Itulah yang sebenarnya merupakan pangkal kritik dari masyarakat dan pelaku pariwisata,” ungkapnya.
Menurut Ansy Lema, Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk memberikan keterangan terkait kewenangannya atas Taman Nasional Komodo. Selain itu, Komisi IV juga meminta adanya kajian ilmiah yang komprehensif untuk menentukan kebijakan atas kenaikan tarif pariwisata TN Komodo.
“Dasar kenaikan tarif itu, harus berdasarkan kebutuhan berapa per tahun dana konservasi itu dibutuhkan untuk Taman Nasional Komodo? Sumber pendanaannya dari mana? Dana konservasi yang dipakai untuk per tahun itu digunakan untuk item-item apa saja? Semua harus bisa dijelaskan secara terbuka kepada DPR,” sebut legislator daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) II itu.
Sementara menurut Anggota Komisi IV DPR, Slamet, tarif paket wisata TN Komodo sebesar Rp15 juta untuk 4 orang harus melibatkan masyarakat sekitar. Dalam hal ini menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bisa transparan.
“Pikirkan kesejahteraan rakyat, jalan keluarnya ada di situ. Jadi buka semuanya. Jangan biarkan monopoli rugikan warga,” tegasnya, Selasa (23/08/2022). []
