“Ekonomi kita ini perlu keseimbangan seperti membuat kopi, ada kopi, air panas, gula, diaduk supaya merata dan enak. Ekonomi yang kita bangun pun harus seimbang.”
Pelopor.id | Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Perekonomian Indonesia perlu keseimbangan. Seiring dengan itu, BUMN juga berkomitmen untuk mengedepankan UMKM agar mendapatkan porsi besar dalam perekonomian tanpa menafikan peran perusahaan-perusahaan besar yang menjadi pemain global.
Hal ini, disampaikan Erick saat membagikan Nomor Induk Berusaha (NIB) ke 550 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) perseorangan bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Solo, Jawa Tengah, Rabu (06/07/2022).
“Jadi ada keseimbangan dan kesinambungan. Ekonomi kita ini perlu keseimbangan seperti membuat kopi, ada kopi, air panas, gula, diaduk supaya merata dan enak. Ekonomi yang kita bangun pun harus seimbang,” tuturnya Rabu, (06/07/2022).
Keberpihakan kepada UMKM ini, sesuai dengan Instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang selalu menekankan bahwa basis pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah ekonomi kerakyatan. Selain itu, Presiden juga selalu menekankan Indonesia bukan negara kapitalis dan oligarki, melainkan negara dengan pondasi kuat yang didorong berdasarkan ekonomi kerakyatan dan UMKM. Oleh sebab itu, Pemerintah ingin menjadikan UMKM sebagai rantai pasok yang berkesinambungan untuk para pemain global Indonesia.
“Jadi nggak bisa berdiri sendiri kalau di antara kementerian tidak berkolaborasi dan kami tentu tidak jeruk makan jeruk, tugas Pak Bahlil, Pak Teten, Kadin, saya ambil, tidak,” tegas Erick.
Erick menjelaskan, bahwa BUMN tetap fokus pada aspek pembiayaan dan pendampingan dan membantu membuka pasar bagi para pelaku UMKM. Sementara Presiden menurut Erick, menargetkan proporsi pembiayaan untuk UMKM pada 2024 mencapai 30 persen dan selanjutnya terus meningkat hingga 50 persen.
Erick juga menegaskan, bahwa Pemerintah tak ingin porsi pembiayaan untuk UMKM Indonesia tidak kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu, Pemerintah memastikan KUR untuk UMKM tahun ini mencapai Rp338 triliun atau naik dari sebelumnya Rp260 triliun. []
