Terkait Wabah PMK, Rachmat Gobel Usulkan 6 Hal ini Kepada Pemerintah

- Editor

Jumat, 10 Juni 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, saat menerima Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) drh Nanang Purus Subendro dan Bendahara Umum PPSKI Yudi Arif, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (09/06/2022). (Foto:Pelopor.id/DPR)

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, saat menerima Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) drh Nanang Purus Subendro dan Bendahara Umum PPSKI Yudi Arif, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (09/06/2022). (Foto:Pelopor.id/DPR)

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta pemerintah agar memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak seperti halnya dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Ini sama-sama serangan virus. Persebarannya juga sudah sangat meluas. Dan ini menyangkut nasib peternak dan juga soal kedaulatan pangan di tengah ancaman krisis pangan dunia,” tuturnya berdasarkan keterangan resmi yang dikutip Jumat, (10/06/2022).

Untuk penanganan wabah PMK, Gobel mengusulkan 6 hal ini kepada pemerintah:
1. Menyediakan anggaran untuk pemberian ganti rugi kepada peternak yang ternaknya terinfeksi PMK.
2. Segera melakukan vaksinasi massal terhadap ternak.
3. Bulog dan Badan Pangan Nasional segera menciptakan mekanisme penampungan daging dari ternak yang terinfeksi PMK.
4. Lakukan pemusnahan terhadap ternak yang terinfeksi PMK.
5. Hentikan impor dari negara yang belum terbebas PMK.
6. Segera tetapkan wabah PMK sebagai kejadian luar biasa jika dianggap perlu.

Menurut Gobel, bagi peternak sapi dan kerbau rumahan, hewan ternak merupakan harta terbesar yang dimiliki. Kematian satu ternak bagi mereka, sudah merupakan kiamat tersendiri dan mengancam masa depan keluarga.

“Biasanya akan dijual saat ada hajatan atau untuk keperluan sekolah anaknya. Karena itu wabah PMK ini merupakan ancaman terbesar bagi masa depan keluarga,” ungkap Legislator dapil Gorontalo itu saat menerima Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) drh Nanang Purus Subendro dan Bendahara Umum PPSKI Yudi Arif, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (09/06/2022).

DPR
Logo DPR RI. (Foto:Pelopor.id/DPR)

Gobel menegaskan, bahwa kepemilikan hewan ternak sapi atau kerbau merupakan indikator tersendiri dalam mengukur kemiskinan masyarakat. Sehingga jika hewan ternaknya mati atau harganya jatuh, maka keluarga peternak tersebut langsung jatuh miskin.

“Jadi jangan meremehkan masalah (PMK) ini,” tandas politisi Partai Nasdem tersebut.

Lebih lanjut Gobel menyampaikan, serangan wabah PMK sangat memukul upaya pemerintah untuk mengejar kedaulatan penyediaan pangan daging. Dari 12 bahan pokok pangan strategis, penyediaan daging sapi masih berwarna merah.

Baca Juga :   Tito Karnavian: Belanjakan APBD, Jangan Tahan Sampai Akhir Tahun!

“Serangan PMK ini tentu akan semakin menyulitkan upaya kedaulatan pangan daging sapi. Kejadian ini merupakan bentuk kesembronoan dalam tata laksana impor dari negara yang masih belum bebas PMK. Harus ada evaluasi serius mengapa ini bisa terjadi,” tandasnya.

Nanang Purus Subendro sebelumnya menyebutkan, sudah 20 provinsi yang terpapar PMK dalam kurun waktu sebulan ini . Akibat serangan PMK tersebut, terjadi panic selling, yaitu harga sapi turun drastis yang sangat merugikan peternak. Nanang juga merinci, jumlah peternak di Indonesia mencapai sekitar 5 juta orang dengan populasi sapi 18 juta ekor dan populasi kerbau 1,1 juta ekor.

Wabah PMK ini menurutnya, tak hanya bisa menyerang sapi dan kerbau tetapi juga bisa menyerang domba, kambing, dan babi. Nanang juga memberitahu, bahwa Indonesia telah bebas PMK sejak 1990. Sedangkan kasus pertama terjadi pada 1886. Dengan demikian butuh lebih dari satu abad untuk bebas PMK.

“Jika satu sapi saja terpapar, maka satu kandang dipastikan terpapar semuanya,” tandas Nanang. []

Baca Juga :   DPR Dukung Mensos Laksanakan Restrukturisasi Organisasi

Sumber: DPR

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth Diduga Terobos Jalur Transjakarta dan Maki Polisi
Jakarta International Pet Show 2026 Siap Hadir di NICE PIK 2
Aston Villa Siap Panaskan GBK Lawan Indonesia All Stars
Klinik Utama GP+ Medical & Paincare Resmi Dibuka di Kebon Jeruk, Jakarta
Bank Jakarta Salurkan Bantuan Untuk Sahabat Disabilitas Binaan YaSDI
Bank Jakarta Kembali Dukung Program Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta
Dorong Transaksi Non Tunai, Bank Jakarta Dukung Sistem Pembayaran pada Bazar Jakarta Prime Ramadan 2026
Aksi Kolektif Wartawan Musik di KLBB Festival Bagikan Takjil di Program Dari Media Untuk Semua

Berita Terkait

Jumat, 17 Juli 2026 - 23:41 WIB

Hadirkan King Nassar, PRSU 2026 Gabungkan Musik, Budaya, dan Identitas Sumatera Utara

Kamis, 16 Juli 2026 - 23:53 WIB

Keyboardis Hengkang, Band Indie Jalesdeva Rilis Pengumuman

Rabu, 15 Juli 2026 - 23:54 WIB

Porosatas Buka Babak Baru Lewat No Love! (Alternate Version) Bareng Yuke Sampurna

Rabu, 15 Juli 2026 - 20:44 WIB

Kohi Sekai Hadirkan Semangat Bangkit dan Bertahan di Album Future

Sabtu, 11 Juli 2026 - 20:36 WIB

INDAHKUS Makin Cegil di Single Baru Bertajuk Bentar Lagi Sayang

Sabtu, 11 Juli 2026 - 01:41 WIB

Eks Gitaris ERK, Reza Ryan Perkenalkan Proyek Solo Kantusfirmus Lewat Bintang Magnolia

Jumat, 10 Juli 2026 - 20:47 WIB

Project Pop Bakal Rayakan 30 Tahun dengan Konser di Tennis Indoor Senayan, Jakarta

Selasa, 7 Juli 2026 - 15:05 WIB

Unit Skatepunk Man Sinner Lepas Single Kembali, Representasi Aksi Comeback

Berita Terbaru