Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menyarankan agar instansi pemerintah dan swasta menerapkan Work From Home (WFH)selama satu minggu setelah puncak arus balik Lebaran yang jatuh pada tanggal 8 Mei 2022. Hal ini untuk mencegah terjadinya kemacetan saat arus balik.
Anggota komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Supriansa menilai, imbauan ini langkah bijak supaya masyarakat bisa nyaman beraktivitas di tengah puncak arus balik lebaran nanti.
“Saya kira imbauan kapolri merupakan salah satu solusi untuk mengantisipasi kemacetan arus balik. Itu patut dipertimbangkan,” tuturnya, Jumat (06/05/22).
Menurut Supriansa, imbauan Kapolri ini didasari dengan kerja aparat kepolisian yang betul-betul memantau kodisi arus mudik maupun arus balik, sehingga dengan begitu prediksi puncak arus balik kemacetan usai libur lebaran dapat dipastikan tepat.
“Informasi Kepolsian tentu lebih tepat karena jajaran kepolisian berada di lapangan selama 24 jam. Apalagi lebaran kali ini merupakan lebaran yang paling ramai disemua daerah karena sempat tertunda selama dua tahun karena situasi pandemi covid-19,” ungkapnya.
Hal serupa diungkapkan anggota komisi III DPR RI Fraksi Nasdem Taufik Basari. Ia berpendapat, imbauan Kapolri sudah tepat lantaran semenjak dibukanya jalur mudik lebaran, para pemudik membludak dan terjadi kemacetan di sejumlah ruas jalan.
Hal ini, dikhawatirkan akan terjadi peningkatan dan kepadatan arus balik lebaran pada Minggu, (08/05/2022) mendatang.
“Menurut saya ini adalah himbauan yang baik dan tepat dari Kapolri. Diperkirakan arus balik akan lebih padat karena mengejar masuk kantor secara fisik. Dengan membagi waktu gelombang arus balik diharapkan dapat mengurai kemacetan yang diperkirakan akan pasti terjadi,” tegas Taufik.
Selain itu, ia juga meminta agar Kapolri melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah dan juga swasta untuk dapat mengatur jadwal WFH dan WFO kepada karyawannya guna mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan.
“Saya mengusulkan himbauan ini dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan membagi lagi sektor-sektor mana yang diharapkan dapat WFH dan mana yang diminta untuk WFO. Untuk bagian pelayanan publik di pemerintahan ataupun swasta seperti bank dan rumah sakit menurut saya tetap menerapkan WFO,” tandasnya.
“Jenis tugas tertentu lainnya bisa WFH. Dengan catatan WFH bukan berarti menambah hari libur melainkan bekerja dan melaksanakan tugas di daerahnya masing-masing yang seluruhnya dimaksudnya untuk membuat kelancaran arus balik,” sambungnya. []
