Jakarta | Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengecam kekerasan yang dilakukan Israel kepada rakyat Palestina di kawasan Masjid Al-Aqsa. Menurutnya, aksi ini menunjukkan masa depan suram bagi kepemimpinan Naftali Bennett sebagai mitra perdamaian.
“Rangkaian kekerasan dalam tiga pekan belakangan ini membuktikan tak ada yang berubah dari kebijakan Israel atas warga Palestina. Israel tetap brutal bahkan lebih kejam. Dunia jangan sebatas mengecam kekejaman itu, dunia juga harus mengecam pemerintahan Israel yang dipimpin garis keras,” tutur Fadli Zon melalui keterangan tertulisnya yang dikutip dari Parlementaria.
Sebagai Wakil Presiden the League of Parliamentarians for Al-Quds, Fadli pun mengkritik aturan yang menetapkan Israel sebagai pihak pengontrol akses ke Kompleks Masjid Al-Aqsa.
“Alih-alih sebagai pengatur, aparat keamanan Israel justru kerap melindungi kelompok-kelompok ekstrimis Yahudi yang secara provokatif masuk ke kompleks dan bagian dalam Masjid Al-Aqsa,” ujarnya.
Menurutnya, harus ada upaya dari PBB untuk mencabut kewenangan kontrol akses Israel atas Masjid Al-Aqsa. Kontrol itu harus diserahkan ke pihak yang netral di bawah pengawasan PBB.
Sebelumnya, pihak keamanan Israel berupaya melakukan kekerasan terhadap ribuan jamaah shalat Subuh di Masjid Al-Aqsa dan juga saat shalat Jumat pada (15/04/2022). Bulan Sabit Merah Palestina telah mengevakusi 152 warga Palestina ke rumah sakit terdekat.
Lebih lanjut, kekerasan di Kompleks Al-Aqsa terutama saat bulan suci Ramadan, seharusnya bisa dicegah lebih awal. Pasalnya, Israel kerap menempuh aksi kekerasan hampir tiap tahun di bulan Ramadan, ketika umat Islam beribadah di Masjid Al-Aqsa.
Padahal sebelum Ramadan, Israel dan Yordania telah meningkatkan pembicaraan dalam upaya menghindari terulangnya kekerasan seperti tahun sebelumnya. Yordania berfungsi sebagai penjaga komplek masjid, sementara Israel mengontrol akses.
“Seharusnya, PBB dan komunitas internasional tidak lepas tangan. Apalagi, kalau kita merujuk resolusi penting Majelis Umum PBB nomor 181 tahun 1947, yang menetapkan Yerusalem sebagai wilayah di bawah kewenangan internasional dan diberikan status hukum dan politik terpisah,” ucap Fadli Zon.
Terkait sikap sekaligus langkah konkret terhadap situasi terkini di Palestina, Fadli menekankan BKSAP DPR RI selalu konsisten mendukung Palestina di berbagai forum parlemen. Oleh karena itu, Grup Kerja Sama Parlemen (GKSB) Indonesia-Palestina berencana melakukan kunjungan ke Jalur Gaza pada akhir Mei mendatang.[]
