Pelopor.id | Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai, kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen perlu dievaluasi, lantaran lonjakan kasus Covid-19 di setiap daerah berbeda-beda dan membutuhkan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
“PTM di sekolah sebaiknya melibatkan otoritas daerah dan satuan pendidikan setempat. Termasuk apakah suatu daerah mau diterapkan 100 persen, 50 persen atau bahkan dihentikan sama sekali, bila memang kondisinya tidak memungkinkan,” kata Fikri dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip dari Parlementaria.
Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, lonjakan kasus Covid dan munculnya varian Omicron di Indonesia perlu menjadi bahan evaluasi dalam kebijakan PTM. Menurutnya, jangan sampai terjadi klaster sekolah dan mengorbankan siswa dan tenaga pengajar.
Apalagi kalau ternyata PTM mengakibatkan gangguan kesehatan, maka pemerintah harus memperhatikan masukan dari berbagai pihak. Terutama dari sisi keilmuan dan lembaga pendidikan.
Ia menjelaskan, berbagai pihak meyakini bahwa PTM belum tergantikan dalam kegiatan belajar mengajar selama dua tahun masa pandemi. Menurutnya, kegiatan belajar mengajar secara langsung juga membangun karakter para siswa.
“Pembelajaran daring selama pandemi Covid-19 menurut laporan Kemendikbudristek, efektifitasnya mengalami fluktuasi dan paling rendah hanya sekitar 46 persen. Wajar bila learning loss ini bila terakumulasi dalam kurun waktu lama bisa mengakibatkan generasi yang hilang,” pungkasnya. []
