Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menilai, peretasan data yang dilakukan ‘Bjorka’ baru-baru ini, menjadi peringatan bahwa Lembaga Negara kalah di dunia siber. “Ini menjadi satu warning bagi kita bahwa kita ini masih lose di dunia siber,” tuturnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/09/2022).
Fadli mengungkapkan, lemahnya tingkat keamanan data siber instansi negara membuat data tersebut bisa diretas dan bocor di tengah masyarakat. Menurutnya, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) harusnya menjadi garda terdepan untuk mengamankan data siber tersebut.
“Harus ada auto kritik juga ya, beberapa institusi seperti Kominfo dan BSSN kan harusnya ikut menjadi Garda terdepan untuk mengamankan siber kita. Apa lagi siber dari institusi negara atau pejabat-pejabat negara, masa dijebol oleh orang perorangan atau suatu kelompok,” ungkapnya.
Politisi Partai Gerindra tersebut membeberkan, bahwa di era digital saat ini menjadi sangat penting untuk setiap lembaga negara untuk mampu berlindung dari peretasan data yang membahayakan, apalagi yang sifatnya rahasia atau konfidensial.
“Bisa mengganti ganggu keamanan negara, dijual di darkweb dan sebagainya. Harus ada warning, apa yang dilakukan presiden (membentuk tim khusus atasi Bjorka) adalah salah satu keseriusan menanggapi ini tetapi seharusnya kementerian dan lembaga terkait harus intropeksi, jangan hanya melaporkan hal-hal yang baik tetapi sebenarnya tidak,” tegas Fadli.
Sebelumnya, Bjorka mengaku menjual data pengguna dan mengumbar adanya kebocoran data registrasi SIM card prabayar yang isinya meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), nomor telepon, dan tanggal registrasi, juga membocorkan data beberapa lembaga negara.
“Intervensi ini sangat penting, untuk meningkatkan kewaspadaan lebih serius untuk mengingatkan secara keamanan, ini juga menunjukan siber kita masih di bawah standar,” tandas Fadli Zon. []
Sumber: dpr go
