Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyampaikan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran sejumlah data milik tokoh publik termasuk surat-surat yang ditujukan kepada Presiden.
Hal ini, disampaikan Menkominfo dalam keterangan persnya usai rapat bersama Presiden dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/09/2022).
“Di rapat dibicarakan bahwa ada data-data yang beredar oleh salah satunya oleh Bjorka, tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sudah umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang ter-update sekarang, sebagian data-data yang lama untuk saat ini,” ucapnya.
Tim lintas kementerian/lembaga yang terdiri dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN juga akan terus berkoordinasi untuk menelaah persoalan dugaan kebocoran data ini secara mendalam.
Menurut Johnny, pemerintah juga akan membentuk tim untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya dalam rangka menjaga kepercayaan publik. Tim ini, akan terdiri dari berbagai unsur, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kemkominfo, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
“Perlu ada emergency response team yang terkait untuk menjaga tata kelola yang baik di Indonesia untuk menjaga juga kepercayaan publik. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” tegasnya.
Selain itu, Johnny juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melakukan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Johnny berharap dengan disahkannya RUU PDP dapat menjadi payung hukum baru untuk menjaga ruang digital di Indonesia.
“RUU PDP telah disetujui di rapat tingkat I oleh Panja Komisi I DPR RI dan pemerintah. Kami sekarang tentu menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat II yaitu rapat paripurna DPR,” tandasnya.
“Mudah-mudahan nanti dengan disahkannya RUU PDP menjadi Undang-Undang PDP akan ada payung hukum baru yang lebih baik untuk menjaga ruang digital kita,” tambah Menkominfo.
Sebelumnya peretas Bjorka, diduga membocorkan sejumlah surat milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (09/09/2022) malam. Surat-surat yang diduga bocor, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang diunggah dalam situs breached.todan. Bjorka mengklaim, data itu merupakan milik Presiden Jokowi periode 2019-2021. []
