Pelopor.id | Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus memblokir pinjol ilegal karena merugikan masyarakat.
“Saya dapat laporan adanya entitas pinjol ilegal yang sengaja memasang logo OJK di aplikasinya. Jadi seakan-akan, mereka adalah pinjol berizin resmi dari OJK,” ucap Puteri, dalam Rapat Kerja bersama OJK, belum lama ini.
“Padahal tujuannya untuk mengelabui masyarakat yang tidak mengerti bagaimana mengecek legalitas dari pinjol tersebut. Begitu di cek di OJK, ternyata entitas ini tidak berizin,” lanjutnya.
Oleh sebab itu, Puteri mendorong OJK untuk meningkatkan edukasi berkenaan cara mengetahui legalitas pinjol legal yang terdaftar di OJK serta mekanisme pelaporan jika menemukan pinjol ilegal.
“Saya ingatkan agar OJK tidak hanya menunggu laporan saja. Itu pun kalau masyarakat tahu bagaimana melaporkannya,” tegasnya.
“Namun juga secara proaktif memberikan edukasi terkait bagaimana melihat daftar pinjol legal dan bagaimana proses pengaduan bila ada masalah,” tambahnya.
Sementara Satgas Waspada Investasi (SWI) sepanjang Agustus 2022, sudah menutup 71 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal. Sehingga total pinjol ilegal yang telah diblokir dari tahun 2018 sampai Agustus 2022 mencapai 4.160 entitas. []
