Pelopor.id | Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI, menegaskan sikap mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan walk out dari Rapat Paripurna. Langkah ini, untuk menekankan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi akan memberatkan hajat hidup rakyat Indonesia.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS,” tutur Anggota DPR RI Mulyanto yang mewakili F-PKS dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (06/09/2022).
“Dengan ini, kami menyatakan bahwa Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Hari ini, di depan demo yang dilaksanakan oleh masyarakat, kami mendukung penolakan ini. Karenanya, dengan ini, kami, Fraksi PKS menyatakan walk out dari forum (Rapat Paripurna) ini,” sambung Mulyadi.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengumumkan, bahwa Pemerintah akan menetapkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada per Sabtu (03/09/2022). menurut Kepala Negara, keputusan ini diambil sebagai pilihan terakhir. Di samping itu, Jokowi juga menjelaskan bahwa subsidi BBM akan mengalami penyesuaian. Di mana, sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.
F-PKS pun, menolak kebijakan tersebut lantaran akan menurunkan daya beli rakyat Indonesia di tengah pemulihan akibat pandemi Covid-19. Apalagi, F-PKS juga menilai kenaikan BBM bersubsidi bukan kebijakan yang bijaksana pada saat rakyat Indonesia terpukul akibat imbas kenaikan harga minyak goreng dan pangan beberapa waktu lalu.
Adapun harga BBM jenis Pertalite harganya naik sebesar 30,72% menjadi Rp 10.000 per liter; solar naik 32,04% menjadi Rp 6.800 per liter; dan Pertamax harganya naik sebesar 16% menjadi Rp 14.500 per liter. []
