Pelopor | Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengajak seluruh elemen masyarakat membantu mencegah penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural alias ilegal. Hal ini untuk merespon kasus sejumlah WNI yang menjadi korban penempatan bekerja di Kamboja.
Menaker menjelaskan, pencegahan penempatan PMI secara nonprosedural akan berjalan efektif melalui keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Sehingga, kasus-kasus penempatan PMI nonprosedural ini tidak lagi terulang.
Langkah proaktif ini menurut Ida, dapat dilakukan masyarakat dengan memahami proses dan tahapan penempatan yang benar, modus-modus penipuan lowongan kerja, hingga cara melaporkan tindak penipuan penempatan PMI nonprosedural.
“Dengan adanya peran aktif masyarakat, kasus-kasus penempatan PMI secara nonprosedural atau ilegal ini benar-benar dapat kita cegah. Oleh karenanya, masyarakat harus paham bagaimana prosedur penempatan yang benar, modus-modus penipuan, termasuk melaporkan manakala menemukan adanya penempatan secara nonprosedural,” tuturnya, Jumat (26/08/2022).
Sementara soal 446 WNI yang menjadi korban penipuan perusahaan online palsu di Kamboja, Ida Fauziyah mengatakan bahwa Kementerian dan lembaga terkait yakni Kemlu, Perwakilan RI, Kemnaker, Kemkumham, KSP, BP2MI, POLRI, dan Kemenkominfo, terus berupaya mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, utamanya memulangkan WNI yang berada di Kamboja.
Menaker juga menyampaikan, sesuai hasil rapat intern pemerintah telah disepakati untuk terus melakukan upaya pencegahan. Upaya-upaya ini di antaranya melakukan sosialisasi secara masif, serta men-take down iklan-iklan yang tidak benar mengenai adanya lowongan pekerjaan ke luar negeri.
“Selain itu, Pemerintah akan terus mengejar pelaku penempatan nonprosedural atau ilegal tersebut, sehingga kasus ini tidak berulang ke depannya,” tegasnya.
Menaker juga memgapresiasi Kemenlu dan KBRI Phnom Penh yang telah melakukan penanganan kasus WNI korban penipuan perusahaan online scam di Kamboja. Selain itu, berbagai upaya diplomasi dilakukan pada tingkat tinggi berupa pertemuan Menlu RI dengan Mendagri dan Kepala Kepolisian Kamboja. []
