Pelopor.id | Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyampaikan, kegiatan tersebut dalam rangka memberikan perlindungan dan menjamin kepastian hukum hak atas tanah Muhammadiyah.
“Kita amankan seluruh aset, seluruh tanah milik Muhammadiyah dengan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama, sehingga yang belum bersertipikat kita sertipikatkan, ada mafia kita sikat,” tuturnya di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (11/08/2022).
Hadi menjelaskan, dengan melindungi aset Muhammadiyah, Kementerian ATR/BPN turut mengamankan sumber daya manusia yang tumbuh di Muhammadiyah. Sebab, ia meyakini Muhammadiyah akan memberikan kontribusi yang besar terhadap sumber daya manusia di Indonesia.
“Muhammadiyah punya ratusan universitas, ribuan Sekolah Menengah Atas, menengah pertama, rumah sakit. Muhammadiyah menyiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk menghadapi Indonesia Emas pada 2045-2050,” ungkapnya.
“Oleh sebab itu, siapa yang menyerobot tanah Muhammadiyah, maka mereka sudah berniat untuk menghancurkan terciptanya sumber daya manusia yang unggul. Dan siapa yang menyerobot tanah Muhammadiyah yang di atasnya ada rumah sakit, berarti mereka sudah mengganggu, menghancurkan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” sambungnya.
Menteri ATR/Kepala BPN juga menegaskan bahwa Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Understanding/Mou) dengan PP Muhammadiyah juga sejalan dengan tugas besar dari Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan program PTSL sejumlah 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia.
“Kita akan kebut target ini, termasuk asetnya Muhammadiyah, sehingga semuanya bisa di-cover dengan sertipikat. Mafia tanah jangan coba-coba masuk. Semua kepentingan ini demi Indonesia Emas 2045-2050. Menyongsong sumber daya manusia yang unggul,” tegasnya.
Sementara Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN beserta jajaran yang telah mendukung penataan aset yang dimiliki demi kepentingan bangsa.
“Muhammadiyah dengan seluruh aset tanah dan lahannya tentu akan lebih mudah melakukan konsolidasi dengan MoU ini. Muhammadiyah seluruh asetnya bukan milik perorangan, tapi perserikatan. Sehingga, akuntabilitasnya InsyaaAllah sangat tinggi,” ucapnya. []
