Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat membantu mencegah potensi konflik penyaluran logistik Pemilu. Peran TNI dibutuhkan, mengingat mereka memiliki jaringan yang luas untuk menjaga keamanan dan mengendalikan potensi konflik.
Hal ini disampaikan Tito Karnavian saat memberi ceramah pada kegiatan Apel Komandan Satuan (AKS) TNI AD Terpusat Tahun Anggaran 2022, Kamis (23/06/2022). Ceramah yang berjudul “Penggunaan Kebijakan Otonomi Daerah dalam Menghadapi Tahun Politik” tersebut, dilakukan secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor.
Mendagri menjelaskan, Indonesia akan menggelar Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada 2024 mendatang. Waktu pemungutan suara Pemilu telah disepakati pada 14 Februari 2024. Sedangkan pemungutan suara Pilkada Serentak akan berlangsung pada November 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah me-launching tahapan awal Pemilu pada 14 Juni 2022 lalu.
“Pemilu dilaksanakan di tahun yang sama dengan Pilkada, dan Pilkadanya pertama kali serempak di 541 daerah kecuali tadi Gubernur (dan) Wakil Gubernur DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta),” tuturnya berdasarkan keterangan tertulis yang diterima, Jumat, (24/06/2022).
Selain itu menurut Tito Karnavian, tak lama lagi tahapan pendaftaran peserta Pemilu akan berlangsung. Kondisi ini, akan membuat suhu politik kian meningkat lantaran kandidat mulai menghimpun basis massa. Ini akan berlanjut, jika nanti Pemilu digelar dalam dua putaran karena tidak ada kandidat yang berhasil meraih suara 50 persen plus satu.
“Sehingga rekan-rekan sekalian memang ada beberapa problema yang perlu kita waspadai,” tegasnya.
Mendagri juga menerangkan, bahwa tak sedikit masyarakat yang masih bersifat pragmatis dan belum memahami esensi demokrasi. Sikap ini akan berpengaruh terhadap maraknya praktik politik uang. Padahal praktik tersebut akan mengurangi nilai demokrasi, bahkan menjadi potensi konflik.
Belajar dari Pemilu sebelumnya, pesta demokrasi tersebut rawan menimbulkan polarisasi, politik identitas, dan maraknya berita bohong. Dengan demikian, dibutuhkan upaya untuk mengendalikan situasi tersebut.
“Perlu ada semacam cooling system, sistem untuk mendinginkan, perbedaan potensi konflik pasti akan ada, yang kita cegah adalah jangan sampai potensi itu menjadi konflik kekerasan yang menghancurkan antara anak bangsa,” tandas Mendagri.
Menurut Mantan Kapolri ini, pengendalian tersebut salah satunya membutuhkan peran dari jajaran TNI termasuk Polri yang merupakan bagian dari perekat bangsa. Ini dilakukan antara lain dengan memetakan daerah yang memiliki kerawanan konflik. Dengan demikian, dukungan pasukan dapat disesuaikan berdasarkan tingkat kerawanan tersebut.
Dukungan TNI di bidang penyaluran logistik Pemilu, juga dibutuhkan. Terlebih TNI memiliki banyak sarana dan prasarana, baik di udara, laut, maupun darat. Dukungan itu, juga dibutuhkan lantaran waktu penyediaan logistik yang begitu singkat. Sehingga tanpa dukungan TNI, pendistribusian itu akan sulit berjalan cepat, mengingat kondisi geografis Indonesia yang begitu luas.
“(Dukungan) distribusi logistik dari rekan TNI dan Polri seperti tahun-tahun sebelumnya di masa-masa sebelumnya sangat diperlukan,” pungkas Tito Karnavian. []
