Jakarta – Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Petrus Reinhard Golose, menyampaikan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2020 mencapai Rp5,2 miliar, atau 428,6% dari target Rp1,2 miliar. Sementara di tahun 2021, realisasi PNBP mencapai Rp13 miliar, atau 138,6% dari target Rp9,4 miliar.
“Kami yakin ditahun ini juga akan mengalami kenaikan, mengingat hingga akhir maret 2022 ini, capaian realisasi BNN sudah menyentuh angka 4,3 Milyar Rupiah, atau 53% dari target 8 Milyar Rupiah,” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, di Gedung DPR RI, Selasa (29/03/2022).
Kepala BNN menyebutkan, sumber PNBP yang didapat BNN salah satunya melalui penyelenggaraan layanan pemeriksaan secara online dan berbayar.
Menanggapi Kepala BNN, Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan mengatakan tak layak apabila biaya pelayanan harus dibebankan kepada masyarakat.
“Mereka sudah menjadi korban, jangan lagi dibebani oleh biaya. Kalau perlu anggaran BNN ditambah, biar itu menjadi beban APBN,” kata Hinca Panjaitan.
Ia juga mempertanyakan kesanggupan BNN meningkatkan realisasi PNBP ditengah tuntutan pekerjaan BNN yang amat berat. Hinca pun meminta kepada BNN untuk membuat terobosan guna meningkatkan realisasi PNBP tanpa harus membebankan nominal kepada masyarakat.
Hal serupa juga disampaikan Anggota Komisi III DPR lainnya, yakni Arteria Dahlan. Ia menilai, membebankan BNN dengan PNBP adalah bukan pada tempatnya. Menurutnya, apa yang dilakukan BNN selama ini membawa misi kemuliaan dan tidak seharusnya dibebankan dengan realisasi PNBP.
“Rehabilitasi gratis, padahal berpeluang untuk dijadikan PNBP. Tapi tidak dilakukan dan di target PNBP besar,” sebut Arteria Dahlan.
Menurutnya, dibawah pimpinan Petrus Reinhard Golose, terdapat banyak perubahan ditubuh BNN. Adanya tagline War On Drugs menunjukan posisi BNN sebagai leading sector Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) harus diperhitungkan. []
