Pelopor.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah dapat memberdayakan keberadaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Menurutnya, PKK merupakan mesin besar yang mampu bekerja hingga menjangkau keluarga sebagai komunitas terkecil dalam sistem kemasyarakatan.
Hal ini, disampaikan Mendagri saat memberi arahan pada puncak acara peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-50 yang berlangsung secara luring dan daring dari Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Tanjungpinang, Selasa (08/03/2022).
“Tidak banyak negara yang memiliki sistem yang bisa mencakup sampai basis terkecil (keluarga),” tutur Mendagri pada kegiatan bertajuk “Lima Puluh Tahun Gerakan PKK, Berbakti untuk Bangsa, Berbagi untuk Sesama”.
Tito Karnavian menegaskan, dengan potensi ini PKK bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat program pembangunan. Saat ini, PKK telah banyak mendukung program pembangunan baik di bidang sandang, ketahanan pangan, percepatan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan sebagainya.
Adapun pemerintah daerah (pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat memberdayakan PKK melalui berbagai langkah. Misalnya dengan memberikan hibah untuk mendukung program PKK.
Selain itu, pemda dapat melibatkan program PKK ke dalam kegiatan yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal itu misalnya dilibatkan dalam kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan, penanganan stunting, dan sebagainya.
Pelibatan program itu dilakukan sejak perencanaan penganggaran yang dilakukan pemda. Mendagri mengaku telah memerintahkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Pelaksana Harian Dirjen Bina Keuangan Daerah agar saat mereview Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat melihat apakah ada program yang melibatkan PKK atau justru sebaliknya.
“Karena ibu-ibu ini mau bergerak sebetulnya, dan mesin mereka luar biasa,” tegas Mendagri.
Selain itu, lanjut Tito Karnavian, pemda dapat mendorong para perusahaan agar memberikan dana corporate social responsibility (CSR) atau bekerja sama dengan PKK dalam mendukung berbagai program kegiatan. Kepala daerah memiliki kekuatan agar perusahaan dapat memberikan dukungan tersebut.
Mendagri menerangkan, tanpa adanya berbagai dukungan pemda tersebut, keberadaan PKK menjadi tak maksimal. Ia menyadari telah banyak daerah yang bergerak mendukung PKK. Mendagri pun berharap, gelaran peringatan HKG PKK ke-50 tersebut dapat menjadi momentum bagi semua pihak terutama kepala daerah untuk semakin mendukung dan memberdayakan keberadaan PKK. []
