Pelopor.id – Kementerian Sosial akan berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia untuk mempercepat Bantuan Sosial (Bansos), khususnya pencairan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako secara tunai.
“Kami sudah memutuskan untuk menyalurkan BPNT/Kartu Sembako secara tunai dengan melibatkan PT Pos Indonesia,” tutur Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di Jakarta (20/02/2022).
Seperti diketahui mekanisme pencairan bantuan oleh PT Pos Indonesia tidak melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sehingga diharapkan bisa meningkatkan kecepatan dalam penyaluran.
Adapun pagu bansos Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kemensos pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp102,5 Triliun. Sebesar 2,1% dari pagu tersebut, masih membutuhkan penyaluran pada tahun 2022.
Mensos juga mengatakan, proses penyaluran secara tunai untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT/Kartu Sembako terus dimatangkan. Sehingga mereka kedepannya bisa menerima bantuan untuk tiga bulan dalam sekali pencairan.
“KPM bisa mencairkan bantuan sekaligus untuk tiga bulan,” ungkap Mensos.
Ia juga menegaskan, keputusan untuk menyalurkan BPNT/Kartu Sembako secara tunai, merupakan hasil evaluasi dari penyaluran di sejumlah tempat. Dimana di antara informasi yang didapat, KPM menerima bantuan dalam bentuk paket.
Sementara semestinya, KPM bisa bebas menentukan jenis barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, di sejumlah lokasi juga diketahui kualitas barangnya di bawah standard.
Sebelumnya pada kesempatan mengecek pencairan bansos di sejumlah daerah, Mensos sudah menekankan bahwa BPNT bisa diambil manfaatnya dalam bentuk tunai dengan nilai sebesar Rp200 ribu per bulan.
Terkait hal ini, Mensos mengutip Perpres No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
“Di Perpres nomor 63 tahun 2017 penerima bantuan tidak harus menerima dalam bentuk barang. Kalau mau ngambil uangnya dari ATM atau dari bank boleh. Jadi di Perpres itu indikasinya bisa uang tunai,” ucapnya belum lama ini.
Dengan adanya kepastian pencairan bantuan secara tunai, diharapkan dapat semakin mendekatkan KPM terhadap barang yang dibutuhkan. Sedangkan untuk meningkatkan akurasi salur bansos Mensos terus melakukan pembaruan data.
“Saya menandatangani SK setiap bulan. Jadi setiap bulan dilakukan pembaruan data. Karena data kependudukan kan selalu dinamis. Begitu saya sahkan, sebentar kemudian ada yang meninggal ada yang pindah dan sebagainya,” tegas Risma.
Oleh sebab itu, Mensos meminta pemerintah daerah secara terus menerus melakukan pembaruan data penduduk dana menyingkronkannya dengan data Kementerian Dalam Negeri. []
