Pelopor.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan penerimaannya juga harus dipermudah. Hal ini, disampaikannya saat mengecek langsung penyaluran bansos di Kota Pekanbaru, Riau.
“Semuanya harus dimudahkan agar kita juga dipermudah. Jangan bikin susah orang susah,” tutur Muhadjir berdasarkan keterangan yang diterima, Rabu, (9/2/2022)
Sementara bansos yang tepat sasaran menurut Muhadjir, bukan hanya benar-benar sampai dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga harus tepat pengklasifikasian jenis bansos yang akan diterima.
“Tolong diperhatikan ini. Mereka yang masih punya anak sekolah agar diberi PKH (Penerima Keluarga Harapan), yang dapat bantuan sembako, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dan yang lain juga harus disesuaikan,” ujarnya.
Adapun jumlah penerima bansos di Kota Pekanbaru untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 12.670 kepala keluarga (KK) dan untuk program Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebanyak 16.990 KK.
Sementara dilaporkan, hingga saat ini bansos yang belum salur untuk PKH 2% atau sekitar 1.100 KK, BSP 8% atau 5.000 KK, dan bantuan program bansos selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 50% atau sekitar 8.000 KK senilai Rp200 ribu per-KPM per-bulan.
Pada kunjungan itu, Menko PMK juga menyambangi secara acak masyarakat yang dikira perlu mendapatkan bantuan dan layak untuk menerima bansos dari pemerintah. Salah seorang warga Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai bernama Ernida, mengaku belum pernah sekalipun mendapatkan bansos.
Kepada Muhadjir, ia mengutarakan harapannya untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pasalnya, anak bungsu dari ibu beranak empat itu masih mengenyam pendidikan di tingkat SMA dan juga membutuhkan biaya untuk hidup sehari-hari.
- Muhadjir Effendy Dorong SMK dan Perguruan Tinggi Ikut Kembangkan Mobil Listrik
- Muhadjir Effendy Tegaskan Lima Program yang Perlu Perhatian Lebih
“Saya saat ini sudah sendiri (janda). Anak empat, yang satu masih sekolah pesantren. Biaya (pendidikan) anak masih nunggak, sebulan Rp1 jutaan. Kadang dibantu anak yang sudah kerja, tapi itu pun kalau lagi ada. Sedangkan, saya kerja sebulan penghasilan Rp1 juta itu cukup untuk makan saja. Jadi saya berharap ada bantuan dari pemerintah,” curhatnya.
Mendengar hal ini, Menko PMK langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Lebih lanjut, mengenai data penerima bansos, khususnya Kota Pekanbaru, akan diselaraskan.
Selain memantau penyaluran bansos, Muhadjir juga menghadiri pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) periode 2022-2024, dan juga meninjau pelayanan kesehatan di RS Ibnu Sina di Pekanbaru. []
