Pelopor.id | Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berharap, hasil holdingisasi dan restrukturisasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah dapat terlihat pada tahun ini.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima juga menyampaikan, saat ini Komisi VI sudah menyesaikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN, mengingat UU Nomor 19 Tahun 2003 BUMN belum pernah diamandemen selama 19 tahun.
“Tentu keinginan Komisi VI DPR RI dengan holdingisasi dan restrukturisasi ini, tahun 2022 akan sudah mulai terlihat kinerja, baik yang menyangkut benefit korporasinya ataupun agent development-nya,” ucap Aria Bima saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/01/2022).
Melansir Parlementaria, dalam rapat kerja tersebut juga membahas tentang permasalahan yang dihadapi maskapai Garuda Indonesia, namun pembahasan lebih dalam disepakati dan diputuskan untuk dilakukan secara tertutup.
Sebelumnya, Erick Thohir dalam paparannya mengatakan bahwa proses PKPU Garuda sudah berjalan dan masih ada pengunduran waktu hingga 60 hari.
“Sementara posisi lessor kita sudah dapat dukungan empat lessor dan yang masih progres 35 lessor yang sedang kita dorong supaya bisa mayoritas mendukung restrukturisasi,” katanya.
Erick pun menyampaikan berita baiknya adalah keempat lessor yang sudah menyetujui adalah lessor besar. Menurutnya, kalau bisa mendapatkan tiga tambahan lessor, maka secara persentase artinya mayoritas lessor menyetujui.
“Sisa yang banyak itu kecil-kecil lessornya. Kita terus fokus pada negosiasi dengan para lessor. Inilah kenapa pentingnya payung hukum di PKPU. Momentum ini, kita akan dorong supaya terjadi perbaikan sistem yang ada di Garuda,” ujar Erick. []
