Pelopor.id – Reformasi birokrasi di Indonesia akan menelan korban. Setidaknya, 1,56 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) terancam dirumahkan. ASN yang terancam dirumahkan itu, merupakan ASN tenaga pelaksana atau administrasi.
“Nanti kalau tidak bisa kami tingkatkan profesionalitasnya lebih baik kerja di rumah saja sampai pensiun,” tutur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Senin (20/12/2021).
“Kalau tidak bisa kami tingkatkan profesionalitasnya lebih baik kerja di rumah saja sampai pensiun.”
Tjahjo Kumolo menjelaskan, demi memangkas birokrasi, ASN yang bekerja di kantor hanya merupakan eselon 1 dan 2. ASN tersebut, nantinya akan bertugas untuk memimpin dan mengorganisir percepatan perizinan dan pelayanan publik.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 1,56 juta ASN ini perlu ditata. Adapun salah satu upaya penataan ASN tenaga pelaksana tersebut adalah dengan mengalihkannya untuk tenaga pendidikan.
Namun, para ASN pelaksana tersebut tidak bisa langsung dipangkas pemerintah dengan memberikan pesangon. Sebab, hal tersebut membutuhkan anggaran yang besar.
“Nanti Kementerian Keuangan akan pusing kalau seandainya 1,56 juta ASN ini harus dapat pesangon semuanya,” sebut Tjahjo Kumolo. []
