Pelopor.id – PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) yang berperan sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang mengatakan, Sistem Resi Gudang dapat dimanfaatkan dari sisi supplay chain atau rantai pasok dalam kaitannya dengan ketahanan pangan. Resi Gudang sendiri, telah berjalan lebih dari 15 tahun di Indonesia.
“Hal ini karena pada intinya bicara ketahanan pangan adalah tentang ketersediaan dan keterjaungkauan masyarakat terhadap kebutuhan pangan. Untuk itu, dengan Sistem Resi Gudang, ketersediaan akan terjaga sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam hal mendapatkan kebutuhan pangan,” tutur Direktur PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) Agung Rihayanto berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Pelopor.id, Jumat, (17/12/2021)
Pemanfaatan Resi Gudang di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Data dari PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) menunjukkan, tahun 2021 sampai bulan November, jumlah resi gudang yang diregistrasi mencapai 582 RG yang terdiri dari 11 Komoditas, dengan total volume sebesar 12,3 Juta kg dan nilai barang sebesar Rp484,1 Miliar.
Adapun dari sisi pembiayaan, sepanjang 2021 sampai bulan November telah mencapai Rp 261 Miliar. Sedangkan sepanjang tahun 2020, jumlah RG yang di registrasi mencapai 427 RG yang terdiri dari 7 Komoditas, dalam volume 9,6 juta Kg dengan nilai barang sebesar Rp 200,7 Miliar. Sedangkan pembiayaannya mencapai Rp 93,8 Miliar.
Pemanfaatan Resi Gudang, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2021 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang.
Adapun komoditas yang dapat masuk ke Sistem Resi Gudang meliputi Beras, Gabah, Jagung, Kopi, Kakao, Karet, Garam, Lada, Pala, Ikan, Bawang Merah, Rotan, Kopra, Teh, Rumput Laut, Gambir, Timah, Gula Putih Kristal, Kedelai serta Ayam Karkas Beku.
Kedepannya, lanjut Agung Rihayanto, PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) sebagai Pusat Registrasi akan terus berupaya untuk meningkatkan peran penting resi gudang ini dalam konteks ketahanan pangan. Berbagai upaya baik itu sosialisasi, edukasi, serta kerjasama dengan berbagai pihak sebagai offtaker (stand by buyer).
“Selain itu, dalam hal pembiayaan, kami juga terus berupaya untuk mengajak lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank untuk turut serta dalam pembiayaan resi gudang. Kami optimis, kedepan resi gudang ini akan mampu menjadi salah satu pilar dalam penciptaan ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Pengamat Ekonomi dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Sebelas Maret Surakarta Izza Mafruhah mengatakan, Resi Gudang dalam konteks ketahanan pangan dapat membantu dari aspek produksi berupa pembiayaan dan juga aspek penjagaan harga untuk menekan laju inflasi.
Hal ini karena hasil pertanian adalah salah satu produk yang tergantung pada kondisi alam dan musim, dan tanaman pangan membutuhkan masa sekitar 3 sampai 4 bulan sekali panen. Sedangkan pada saat panen raya jumlah produk melimpah sehingga harga turun sebaliknya pada masa tanam dan produksi, hal ini menyebabkan harga fluktuatif.
“Salah satu alternatif dalam mengatasi ini adalah dengan menyiapkan saluran distribusi yang menjaga ketersediaan barang sekaligus meredam fluktuasi harga agar tidak merugikan baik petani maupun konsumen, dan itu bisa dengan melalui sistem resi gudang,” tuturnya.
Izza Mafruhah menegaskan, perlu upaya bersama dari para pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan juga media perlu melakukan kolaborasi untuk mengoptimalkan sistem resi gudang ini dalam mendukung ketahanan pangan. Beberapa upaya yang perlu dilakukan adalah:
1. Melakukan sosialisasi tentang SRG, tujuan, aktivitas serta upaya yang dilakukannya termasuk dalam hal bantuan pembiayaan yang bisa diberikan kepada pelaku usaha. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan menggandeng akademisi dan media
2. Meningkatkan kemudahan dan keterjangkauan akses pembiayaan kepada pihak petani dan pelaku usaha pertanian agar tidak terjebak pada pembiayaan illegal.
3. Bekerjasama dengan pelaku usaha di bidang pemasaran agar mampu menyalurkan barang kebutuhan pangan dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangka
4. Melakukan pendekatan kepada pihak pemerintah khususnya dalam penjaminan pinjaman (government guarantee) terhadap petani dan UMKM terkait. []
