Menko Airlangga: Jelang Nataru, Tidak Ada Provinsi di Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 3 dan 4

0
Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto. (FotoPelopor.id/Kemenko Perekonomian)

Pelopor.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan, jelang Hari Natal dan tahun Baru (nataru) provinsi di luar Jawa-Bali tidak ada lagi yang berada pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan 3. Sementara itu, ada 21 provinsi di berada di level 2 dan 6 provinsi berada di level 1.

“Kemudian di tingkat luar kabupaten/kota, itu 3 kabupaten/kota di Level 3, 0 [kabupaten/kota] di Level 4, dan di Level 3 adalah Sumba Tengah, Bangka, dan Teluk Bintuni. Terkait dengan Level 1 ada di 248 kabupaten/kota,” tutur Menko Airlangga dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas Evaluasi PPKM secara daring, Senin (13/12/2021) sore.

Menko Perekonomian menegaskan, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 66 Tahun 2021 untuk mengantisipasi adanya peningkatan penularan COVID-19 pada perayaan Natal dan Tahun Baru.

Adapun dalam Inmendagri 66/2021 diatur bahwa pelaku perjalanan adalah individu yang telah melaksanakan dua kali vaksin, dosis satu dan dua, kemudian jam operasional tempat-tempat terbuka dan tempat umum dibatasi sampai pukul 22.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 75 persen, serta diwajibkan untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

“Terkait dengan vaksinasi di luar Jawa, ini dosis pertama secara keseluruhan ada beberapa yang masih di bawah 50 persen, yaitu Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Papua. Kemudian tentu ini arahan Bapak Presiden untuk terus didorong,” tegas Menko Airlangga.

Ia juga menyampaikan terkait pelaksanaan vaksin booster, pemerintah masih akan terus mendalami hal tersebut. Meski demikian, Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) terkait dengan Peraturan Menteri Kesehatan CoronaVac dan Sinovac sudah diterbitkan, demikian pula dengan tarif pelayanannya. Selain itu, BPOM juga sudah mempersiapkan evaluasi booster yang sejenis.

“Arahan Bapak Presiden ini terus untuk dipersiapkan kapan tersedia dan juga tempat-tempatnya, tempat pelayanan untuk vaksin booster. Nanti akan kami detailkan kembali,” tegasnya.

Terakhir, soal Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Menko Airlangga menjelaskan bahwa saat ini realisasinya sudah mencapai 69,8 persen.

“Klaster kesehatan Rp143,29 triliun (66 persen), Perlinsos (Perlindungan Sosial) 81 persen (Rp125 triliun), Program Prioritas 70,9 persen (Rp83,64 triliun), Dukungan UMKM dan Korporasi Rp77,73 triliun (48 persen), dan Insentif Kesehatan sebesar Rp62,86 triliun,” tandasnya. []