Pelopor.id – Rektor Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Mataram, H.M Arsyad, menyatakan dirinya telah diperiksa Ombudsman, dan dianggap salah. Padahal ia mengaku hanya berniat membantu mahasiswa terdampak korban gempa Lombok. Namun, langkahnya ini dinilai Ombudsman sebagai temuan penyalahgunaan dana beasiswa mahasiswa penerima manfaat bidikmisi.
“Kami dianggap bersalah oleh ombudsman. Karena jadi temuan, kami akan kembalikan walaupun harus mencicil,” tutur H.M Arsyad, Rabu (24/11/2021).
“Sebenarnya itu inisiatif dari mahasiswa sendiri, dan mereka ikhlas. Dan mahasiswa kami di PTS sudah membuat surat pernyataan bermaterai membantu rekan mereka yang tidak menerima manfaat bidikmisi untuk disubsidi.”
Arsyad mengaku sejumlah PTS di NTB dibuat serba salah. Sebab niat pihak kampus untuk meringankan beban mahasiswa terdampak korban gempa Lombok yang tidak diakomodir Dirjen Dikti Kemendiknas RI, sebagai penerima manfaat beasiswa bidikmisi, kini dinilai melanggar.
“Ini kan dapat merusak nama perguruan tinggi swasta. Mending kalau kami korupsi,” ungkap Arsyad.
Arsyad juga menyampaikan bahwa dirinya sempat mengajukan protes kepada pemerintah. Namun, tetap dianggap melanggar. Dalam peraturan penerima beasiswa bidikmisi, tidak boleh dialihkan. Perkuliahan sudah berjalan, baru kami dapat informasi ternyata tidak semua mahasiswa terdampak gempa menerima manfaat beasiswa bidikmisi. Dan tidak mungkin mahasiswa kami berhentikan.
Hal ini bermula pada tahun 2018 lalu, pasca gempa Lombok, dimana Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan berjanji membantu biaya pendidikan seluruh calon mahasiswa terdampak gempa Lombok.
Mereka akan dibantu biaya pendidikannya melalui program beasiswa bidikmisi. Namun, setelah PTS di NTB menerima calon mahasiswa terdampak gempa, ternyata Dirjen Dikti tidak menepati janjinya memenuhi kuota sesuai yang diterima PTS.
Universitas Muhammadiyah sendiri, menerima 500 lebih calon mahasiswa terdampak gempa. Namun yang memperoleh manfaat beasiswa dari Dirjen Dikti sebanyak 200 lebih mahasiswa. Untuk mengakomodir calon mahasiswa yang tidak menerima manfaat, kemudian dilakukan subsidi silang antar mahasiswa. Sistem subsidi silang inilah yang dinilai salah oleh Ombudsman dan dianggap sebagai temuan.
“Sebenarnya itu inisiatif dari mahasiswa sendiri, dan mereka ikhlas. Dan mahasiswa kami di PTS sudah membuat surat pernyataan bermaterai membantu rekan mereka yang tidak menerima manfaat bidikmisi untuk disubsidi. Sepertinya ada mahasiswa yang tidak puas. Kemudian melapor ke ombudsman. Mahasiswa kami juga siap bertemu ombudsman dan memberikan klarifikasi. Jangan semua disalahkan,” tegas Arsyad.
Baca juga :
- MenkopUKM: Sirkuit Mandalika Bangkitkan UMKM NTB
- Fakta Soal Dana Rp 15,7 Miliar dari Beberapa BUMN untuk Petani dan Pemilik Komoditas
Berdasarkan pengakuan Arsyad, Ombudsman sudah datang ke kampus Muhammdiyah Rabu (16/11/2021), Minggu lalu. Dan Unmuh dinyatakan bersalah karena dianggap sebagai temuan.
“Tapi untuk mengembalikannya rektor tidak bisa memutuskan sendiri. Kami harus rapat dulu. Kalaupun kami kembalikan, ya kami akan cicil,” sebut Arsyad.
Dihubungi secara terpisah, utusan Ombudsman, Sahabudin, membenarkan telah mendatangi sejumlah kampus perguruan tinggi swasta penerima bidikmisi di Mataram.
“Kami.sudah memeriksa sejumlah kampus. Dan kami akan memberikan waktu 7 sampai 14 hari untuk dikembalikan (uang) ke mahasiswa,” ucap Sahabudin.[]
