Proyek Kereta Cepat Akhirnya Pakai APBN, Faisal Basri: Sampai Kiamat Tidak Balik Modal

0
Ilustrasi kereta cepat. (Foto: Pelopor/Unsplash)

Pelopor.id | Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mengalami pembengkakan biaya, akhirnya diputuskan untuk lanjut dengan dukungan APBN.

Awalnya, proyek ini memang digagas secara bussines to bussines, bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengatakan proyek kereta cepat ini tidak akan dibiayai negara. Namun dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, kereta cepat Jakarta-Bandung kini boleh dibiayai APBN.

Biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diprediksi melonjak hingga mencapai US$ 1,9 miliar atau sekitar Rp 26,9 triliun (dalam kurs Rp 14.200). Dengan demikian total nilai proyek kerja sama Indonesia-China ini telah menembus US$ 7,9 miliar atau setara Rp 113 triliun.

Menanggapi hal ini, Ekonom Faisal Basri menilai, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan sulit balik modal, meski menjual tiket dengan harga mahal. “Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat. Barang kali nanti tiketnya Rp 400.000 sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal,” kata Faisal dalam sebuah webinar, dikutip pada Kamis (14/10/2021).

Baca juga: Luhut Pandjaitan Resmi Pimpin Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia justru menghentikan proyek kereta cepatnya ketika mengalami pembengkakan biaya.

Berdasarkan data-data dari berbagai sumber yang dirangkum Pelopor, Malaysia pada akhir 2020 menghentikan Proyek High-Speed Rail (HSR) yang telah disepakati sejak 2016. Proyek itu digarap bersama Singapura untuk menghubungkan Singapura dan Kuala Lumpur.

Jika proyek itu terealisasi, maka dapat menghemat waktu tempuh dari sekitar 4 jam menjadi hanya 90 menit. Perekonomian Malaysia yang terdampak pandemi menjadi salah satu alasan penghentian proyek kereta cepat itu.

Baca juga: Singapura Izinkan Wisatawan dari 11 Negara Masuk Tanpa Karantina

“Kedua pemerintah telah melakukan beberapa diskusi terkait perubahan tersebut dan belum dapat mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, Perjanjian HSR telah berakhir pada 31 Desember 2020,” kata para pemimpin Malaysia-Singapura, seperti dikutip dari Channelnewsasia.

Malaysia lebih memilih membatalkan proyek tersebut, meski harus membayar kompensasi kepada Singapura untuk biaya pembangunan yang sudah dikeluarkan. Tercatat hingga Maret 2021, Malaysia diketahui telah membayar kompensasi SGD 102 juta, sedangkan biaya yang telah dikeluarkan Singapura untuk proyek tersebut mencapai lebih dari SGD 270 juta. []