Kemendagri: Kas Pemda di Perbankan Bukan untuk Cari Bunga!

- Editor

Jumat, 17 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian Dalam Negeri menggelar dialog interaktif secara virtual yang bertajuk “Membedah Uang Kas Pemda di Perbankan” pada Kamis (16/09/2021). (Foto: Pelopor/Kemendagri)

Kementerian Dalam Negeri menggelar dialog interaktif secara virtual yang bertajuk “Membedah Uang Kas Pemda di Perbankan” pada Kamis (16/09/2021). (Foto: Pelopor/Kemendagri)

Pelopor.id | Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar dialog interaktif secara virtual yang bertajuk “Membedah Uang Kas Pemda di Perbankan” pada Kamis (16/09/2021). Dialog itu menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. 

Dalam pemaparannya, Ardian menjelaskan, berdasarkan data Bank Indonesia, per 31 Agustus 2021, kas pemda sebanyak Rp 178,9 triliun. Namun jumlah tersebut pada awal bulan berkurang karena telah digunakan.

“Tapi di tanggal 1 September (2021) uang keluar, uang kas tersebut akan berkurang untuk mendanai pengeluaran Pemda perbulan, seperti untuk belanja rutin dan mengikat sebesar Rp. 42,76T, yang terdiri atas gaji dan tunjangan, belanja operasional (Telepon, Air, Listrik, Internet), serta belanja terkait pelayanan publik, termasuk untuk pengeluaran bersifat mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya” ujar Ardian.

Baca juga: Mahfud MD dan Tito Karnavian Dorong Pemda Majukan Perekonomian di Kawasan Perbatasan Sota

Uang kas pemda yang disimpan di perbankan bukan kesengajaan untuk mencari bunga, namun dipersiapkan untuk pembayaran yang sudah memiliki peruntukannya. “Pemda memang punya kecenderungan ibaratnya menyediakan sejumlah uang untuk mempersiapkan pembayaran gaji ASN-nya, honorernya di satu sampai dua bulan ke depan untuk spare, tapi itu bukan sengaja untuk mencari bunga, sekali lagi bukan” kata Ardian.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Walikota Bogor Bima Arya, dalam sesi dialog interaktif. Mereka mengatakan bahwa uang kas pemerintah daerah di perbankan telah dipersiapkan sesuai peruntukannya dan akan digunakan saat pembayaran direalisasikan. 

Ganjar menjelaskan, alasan mengapa ada uang daerah yang mengendap di perbankan. Menurutnya, pada awal tahun anggaran dalam RKUD sudah terdapat saldo mengendap berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, setiap hari pendapatan daerah masuk ke RKUD, sehingga menambah saldo. 

Baca Juga :   Masuk Zona Merah, Wali Kota Tangerang Imbau Warga Salat di Rumah

Di sisi lain, uang yang telah masuk ke RKUD tidak dapat segera digunakan untuk melakukan pembayaran belanja. Pasalnya, pelaksanaan program memerlukan proses dan jangka waktu. Ini sesuai dengan UU Perbendaharaan Negara pada Pasal 21, yang menyebutkan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. 

Baca juga: Mendagri Ingatkan Pemda Perbaiki dan Perbaharui Input Data Covid-19

Senada dengan Ganjar, Wali Kota Bogor Bima Arya juga mengatakan bahwa setiap daerah memiliki kas yang disimpan di perbankan. Kas tersebut untuk menyimpan seluruh penerimaan daerah dan membayar semua pengeluaran daerah. Bima juga menyinggung berbagai faktor yang membuat adanya pengendapan kas daerah di perbankan, salah satunya karena memiliki SILPA. “Di Kota Bogor, kita tidak melakukan penyimpanan uang, apalagi untuk mendapatkan keuntungan bunga, itu tidak,” tegas Bima Arya.

Dia menambahkan, jika saat ini masih ada saldo di perbankan, maka itu akan digunakan untuk membayar kegiatan pada periode akhir tahun ini. Sedangkan saldo pada akhir tahun, bakal dihitung sebagai SiLPA 2022, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan bersifat wajib dan mengikat, seperti gaji ASN, pembayaran listrik, pengelolaan sampah, dan sebagainya.

Ardian juga menyebutkan bahwa sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor pendorong hal ini terjadi. Namun, setidaknya Kemendagri mencatat, ada tiga jenis retribusi yang naik yaitu retribusi belanja kesehatan, retribusi pelayanan pemakaman dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. []

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Lomba Desa Wisata Nusantara dan Lomba Literasi Budaya Desa Tahun 2024
Gandeng Damkar Bantaeng, Huadi Group Gelar Latihan Tanggap Darurat
Didukung Huadi Group dan Pemda Bantaeng, Taekwondo Optimis Raih Medali
AHY di WWF 2024: Masyarakat Dunia Harus Atasi Kelangkaan Lahan dan Air
Warga Bantaeng Akui Gerak Cepat Huadi Group dan Kodim 1410 Lewat Program RTLH
Huadi Group Berbagi Berkah Tiap Jumat, Jemaah Masjid: Alhamdulillah
Kata Adang Daradjatun Soal Sindikat Penjualan Narkoba dalam Kemasan Makanan
Bantu Korban Kebakaran di Sinoa, Huadi Group Salurkan Bantuan

Berita Terkait

Rabu, 17 Juli 2024 - 17:19 WIB

Promo Khusus Pelajar dan Mahasiswa, Synchronize Festival 2024 Hadirkan Tiket Student Card

Kamis, 11 Juli 2024 - 19:55 WIB

We The Fest 2024 Edisi Anniversary Siap Digelar di GBK Jakarta

Rabu, 10 Juli 2024 - 23:12 WIB

Satu-satunya di Asia Tenggara, Neck Deep Bakal Manggung di The Sounds Project 7

Rabu, 10 Juli 2024 - 22:35 WIB

Emma Elliot Manggung Bareng Vagetoz dan Sun Of Monday di Swag Event

Jumat, 5 Juli 2024 - 14:55 WIB

Daniel Rumbekwan, Efek Rumah Kaca, hingga VoB Ikut Lokakarya IKLIM

Kamis, 4 Juli 2024 - 21:14 WIB

Bless The Knights Perkenalkan Single Agathos Saat Tur Sulawesi Selatan

Kamis, 4 Juli 2024 - 13:22 WIB

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Bakal Manggung di Pestapora 2024

Rabu, 3 Juli 2024 - 16:36 WIB

Djakarta Warehouse Project 2024 Bakal Hadir di 13, 14, dan 15 Desember

Berita Terbaru