Pelopor.id | Praktik kejahatan pertanahan semakin beragam dan meresahkan masyarakat, salah satu contohnya adalah kasus balik nama sertipikat tanah yang menimpa selebriti Nirina Zubir. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), selaku instansi pemerintah yang menangani administrasi pertanahan dan tata ruang, berkomitmen serius memerangi mafia tanah.
Kementerian ATR/BPN melakukan antisipasi supaya tidak ada masyarakat yang mengalami kasus serupa. “Presiden perintahkan kepada pemerintah untuk memerangi mafia tanah, maka kami keras sekali,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, pada Kamis (25/11/2021).
Sofyan Djalil berharap, masyarakat dapat memetik pelajaran dari kasus Nirina Zubir. Ia juga mengimbau agar para pemilik tanah tidak mudah percaya terhadap orang lain atau pihak ketiga dalam pengurusan sertipikat tanah. “Walaupun Nirina korban, tapi Nirina juga sekarang menjadi public educator. Ia mengedukasi masyarakat, kalau punya sertipikat jangan mudah percayakan kepada orang,” tegas Sofyan.
Sofyan pun menyampaikan kepada Nirina Zubir bahwa empat dari enam sertipikat tanah yang dibalik nama oleh pelaku, sudah diblokir, sehingga tidak akan bisa diperjualbelikan ataupun berpindah tangan. “Berarti itu akan jadi lebih mudah. Begitu urusan pidana sudah jadi, kita kembalikan saja,” katanya.
Kementerian ATR/BPN terus melakukan perbaikan sistem administrasi di kantor-kantor pertanahan. Salah satunya dengan menggencarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di daerah. Diharapkan digitalisasi data bidang tanah mampu meminimalisir terjadinya pemalsuan.
“Maka yang paling penting kita perbaiki ialah sistem. Pertama, kita ingin daftarkan seluruh tanah. Program PTSL sekarang itu penting sekali. Target kita tahun 2025, seluruh tanah terdaftar dengan teknologi yang ada sekarang. Kita punya namanya koordinat dan lain-lain, sehingga kalau seluruh tanah sudah terdaftar, maka praktik (mafia tanah) yang seperti itu akan berkurang. Kedua, kita mendigitalkan sertipikat,” tutur Sofyan.
Selain itu, Sofyan Djalil juga menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN sangat tegas dalam menindak kejahatan pertanahan yang melibatkan mitranya, termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). []
Baca juga: Sofyan Djalil: Kasus Mafia Tanah Banyak Terkait Korupsi
