Pelopor.id | Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai, selain subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak tepat sasaran, masih terdapat kompensasi BBM yang sangat besar, khususnya untuk jenis Pertamax RON 92.
Sehingga, selain pengalihan subsidi energi untuk masyarakat yang lebih mampu, Menurutnya kompensasi energi untuk BBM jenis Pertamax dan Pertamax Turbo untuk masyarakat mampu juga perlu dipertimbangkan untuk dikurangi.
Hal ini disampaikan Said dalam Rapat Panja Banggar DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka merumuskan kesimpulan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021, di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (29/08/2022)
“Padahal kalau kompensasi ini dikurangi 50 persen, mungkin BBM kita subsidinya tidak sebesar ini dan kemudian kita alihkan ke subsidi non energi. Sehingga sesungguhnya poin yang ingin saya sampaikan pada penutupan Panja dengan Pemerintah tentang subsidi ini mengalihkan subsidi energi ke subsidi non energi,” tuturnya.
Said menilai, dengan adanya pengalihan subsidi tepat sasaran ini, masyarakat yang kurang mampu tetap memiliki daya beli, sehingga bukan semata-mata subsidi itu dinaikkan untuk kepentingan fiskal karena menggerogoti APBN.
“Tetapi juga untuk mengalihkan sebagian dari energi ke non energi. Serta dipastikan untuk mengurangi kompensasinya,” tegas Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.
Adapun anggaran dan subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik melonjak tiga kali lipat hingga mencapai Rp502 triliun dan masih akan naik lagi mendekati Rp698 triliun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, hanya 5 persen subsidi BBM jenis solar dinikmati keluarga miskin. Sedangkan, subsidi BBM jenis Pertalite hanya 20 persen dinikmati kelompok tidak mampu dan miskin. []
