Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri selaku Pelaksana Harian Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Suhajar Diantoro meminta para Penjabat Bupati/Wali Kota agar membuat kebijakan berbasis data. Pasalnya, penggunaan data sebagai dasar membuat kebijakan sangat diperlukan, terutama dalam hal penanganan kemiskinan ekstrem.
Melalui upaya ini, Pemda dapat memetakan data masyarakat yang meliputi pendapatan harian, jumlah keluarga, dan sebagainya. Penggunaan data dalam menerapkan kebijakan, kata dia, akan membuat pelaksanaan kebijakan lebih terfokus.
“Termasuk (kebijakan terhadap) perempuan yang berisiko tinggi ingin melahirkan, masyarakat buta huruf,” tuturnya di acara Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi di Best Western Kemayoran Hotel, Jakarta, Senin (12/09/2022).
Suhajar juga menekankan jajaran Pemda harus menguasai daerahnya. Tujuannya agar kebijakan yang telah dilakukan dapat berjalan secara lebih objektif. Untuk mendorong hal ini, Pemda perlu menggunakan data sebagai acuan. Sehingga kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan dapat diminimalkan.
Ia juga berharap para Pj. Bupati/Wali Kota dapat menjadi pionir dalam menerapkan kebijakan berbasis data. Jika hal tersebut dapat diimplementasikan, Suhajar yakin, akan lahir berbagai kebijakan yang lebih terukur secara masif. Di samping itu, untuk Pj. Bupati/Wali Kota yang belum mengalokasikan anggaran dalam menerapkan kebijakan berbasis data, diharapkan agar membentuk pilot project untuk beberapa wilayah.
“Supaya dilihat nanti Bappeda punya data lengkap (Pemda) tinggal minta share. Supaya program-program penting yang sudah dicanangkan Presiden itu bisa terdukung dengan data yang lengkap di daerah kawan-kawan,” tegasnya. []
