Jakarta – Belajarlah teknologi digital hingga ke Estonia. Pernyataan ini tampaknya tidak berlebihan. Betapa tidak, saat ini 5,9 persen ekonomi Estonia berasal dari industri digital.
Namun di luar hitung-hitungan ekonomi itu, digitalisasi yang dilakukan Estonia membawa manfaat lain. Yang utama adalah peningkatan efisiensi birokrasi, yang kemudian berefek pada peningkatan kualitas demokrasi.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakruloh pun merasa tidak asing dengan Estonia. Sebab dirinya pernah mengunjungi negara pecahan Rusia di kawasan Baltik, Eropa Utara itu.
Maka betapa senangnya dia saat menerima kunjungan tim pakar cybersecurity, interoperabilitas, R&D serta Digital ID dari Cybernetica, Estonia, di kantornya, Jakarta, Kamis (8/9/2022) malam.
Mereka adalah Kepala Teknologi Digital ID di Cybernetica, Michael Buckland. Kemudian Kepala Penjualan dan Kerja Sama Teknologi Digital ID Cybernetica, Marika Popp, serta Product Manager Digital ID Cybernetica, Aivo Kalu. Ketiganya didampingi oleh Chairman Asosiasi Big Data & Artificial Intelligence (ABDI) Rudi Rusdiah.
Zudan menyebutkan, Estonia memiliki sistem yang menjadi impian banyak negara, yakni digitalisasi seluruh aspek birokrasi.
“Estonia menjadi salah satu contoh tempat penerapan Single Sign-On (SSO) dalam pelayanan publik. Melalui SSO, masyarakat tidak perlu mengingat banyak nomor identitas. Cukup dengan satu data kredensial dengan proses otentikasi satu kali untuk seluruh pelayanan publik,” terang Zudan.
Indonesia, lanjut Zudan, sedang menuju single identity number sebagai nomor identitas tunggal bagi setiap penduduk, melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Sebanyak 5.361 lembaga telah memanfaatkan data NIK sebagai integrator dan verifikator data untuk semua pelayanan publik,” kata Dirjen Zudan.
Namun, kata Zudan, Indonesia memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding Estonia. Sebab, diferensiasi antarwilayah yang sangat besar.
“Karena itu Dukcapil ingin banyak belajar dari negara Estonia, misalnya soal keamanan siber serta penerapan identitas kependudukan digital yang secara bertahap sudah kita terapkan di seluruh Indonesia,” kata Dirjen Zudan.
Michael Buckland berkesempatan menjelaskan, Estonia menjadi negara yang paling maju dalam menggunakan aplikasi internet dalam memberikan layanan publik kepada penduduknya. “Bahkan, pada tahun 2005 Estonia menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan aplikasi teknologi informasi untuk pemilihan umum,” ujarnya.
Selanjutnya Marika Popp menyampaikan, sejak lepas dari cengkeraman Uni Sovyet pada 20 Agustus 1991, Estonia menjadi pionir dalam pengembangan teknologi informasi di Eropa.
“Kami telah menerapkan e-governance sejak tahun 1997. Kemudian, disusul dengan program-program berbasis teknologi digital lainnya yang diluncurkan dari tahun ke tahun. Seperti, e-Tax, X-Road, e-Voting, Digital ID, e-Health, dan lainnya.
Sementara Aivo Kalu turut menambahkan, bagian penting dari digitalisasi Estonia ini adalah software yang disebut X-Road. “Ini adalah data exchange system sebagai network yang menghubungkan database dari berbagai instansi.”
Untuk menjamin keamanannya, jelas Aivo, data yang keluar dan masuk akan dienkripsi dengan algoritma matematis serta dilindungi tanda tangan digital.
Dirjen Zudan menjelaskan Dukcapil sangat berkepentingan mengambil saripati berbagai praktik baik dalam perkembangan terbaru teknologi digital dari Estonia, terutama dari sektor privat, Cybernica.
“Silakan datang kembali ke sini tahun depan untuk menjalin strategic partnership yang akan banyak membawa lompatan besar bagi Dukcapil. Sehingga masyarakat makin bahagia dan bangga dengan pelayanan adminduk yang semakin maju dari Dukcapil,” kata Dirjen Zudan menutup perbincangan. []
