Jakarta – Peretas atau hacker Bjorka, diduga membocorkan sejumlah surat milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (09/09/2022) malam. Surat-surat yang diduga bocor, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang diunggah dalam situs breached.todan. Bjorka mengklaim, data itu merupakan milik Presiden Jokowi periode 2019-2021.
Menanggapi hal ini, Badan Intelijen Negara (BIN) memastikan saat ini seluruh dokumen lembaganya dan Presiden masih terlindungi dengan baik. Mereka juga menegaskan, peretasan yang dilakukan akun Bjorka adalah berita bohong atau hoax.
“Sampai saat ini masih aman, kita tetap berupaya karena ini user kita. Tentu saja segala apa yang menjadi dokumen ataupun surat-surat penting lainnya itu harus betul-betul terlindungi,” tutur Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto, Sabtu (10/09/2022).
Wawan menyampaikan, BIN selalu memperkuat sistem keamanan sibernya dengan sistem enkripsi yang terus diperbarui. Pengamanan juga semakin diperketat dengan sistem persandian yang menurutnya sulit diretas.
“Dari dulu pun kita waspada, karena memang ancaman itu setiap saat bisa terjadi. Kita juga sudah melakukan langkah-langkah pencegahan, maupun upaya tindak lanjutnya. Ini menjadi kedaulatan kita dan kita tidak ingin pertaruhkan ini untuk sesuatu yang ilegal,” tegas.
Wawan juga mengungkapkan perlu adanya payung hukum untuk menangkal kejahatan siber yang mengincar data pribadi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi undang-undang.
“Kita ingin ada satu percepatan untuk RUU PDP (disahkan menjadi undang-undang),” tandasnya. []
