Pelopor | Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, rancangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menempatkan pemulihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar terpenting selain kesehatan dan perlindungan sosial. Sebab, UMKM mewakili 99 persen kegiatan bisnis di Tanah Air.
“Indonesia memiliki 64 juta UMKM yang mewakili 99% dari total kegiatan bisnis. Mereka bahkan menyerap 97% lapangan kerja dan menyumbang 60% dari PDB kita,” ucapnya dalam acara The 6th Annual Islamic Finance Conference, Rabu (24/08/2022).
Oleh sebab itu, menurut Bendahara Negara ini, Pemerintah menjaga peran dan momentum pertumbuhan UMKM melalui empat hal.
1. Pembangunan infrastruktur
Dalam hal ini, pembangunan yang dilakukan tidak hanya berupa jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan bandara, namun juga infrastruktur konektivitas digital. “Kami menganggarkan anggaran yang cukup besar agar kami dapat memastikan bahwa daerah terpencil di sekitar 20.000 desa di Indonesia akan terhubung melalui Satelit Palapa Ring dan Base Transceiver Station, sehingga mereka semua yang berada di daerah terpencil akan terhubung secara digital,” sebut mantan Direktur Bank Dunia ini.
2. Program pembiayaan
Menkeu menjelaskan, dalam hal ini sekitar 18 juta UMKM di Indonesia belum memiliki akses terhadap pembiayaan formal dan sekitar 46 juta UMKM masih membutuhkan tambahan pembiayaan untuk modal kerja dan investasinya. Oleh karena itu, Pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan Ultra Mikro memberikan dukungannya.
3. Mendorong Digitalisasi UMKM
Hingga Januari 2022, sebanyak 17,2 juta UMKM telah terdigitalisasi. Targetnya, 40 juta UMKM akan terdigitalisasi pada tahun 2024.
4. Peningkatan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan
Sinergi dan koordinasi yang dilakukan pemerintah termasuk dengan BUMN, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk membuahkan hasil yang efektif dalam pemberdayaan UMKM. “Dukungan Pemerintah tentunya tidak akan cukup untuk mendukung dan memberdayakan UMKM. Maka kita perlu menyusun strategi dan meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan sektor publik, akademi, dan juga sektor swasta, termasuk juga bagaimana mengembangkan skema keuangan syariah untuk UMKM,” tegas Menkeu. []
