Pelopor.id | Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi menilai, pemerintah kurang serius memperhatikan sektor pariwisata sebagai sebuah kekuatan devisa. Hal ini bisa dilihat dari minimnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor tersebut yang tidak sampai Rp3 triliun rupiah.
“Anggaran yang diberikan kurang dari Rp3 triliun, artinya pemerintah kelihatannya tidak serius juga untuk melihat sektor pariwisata ini sebagai sebuah kekuatan devisa. Karena bagaimana mau mancing Rp150-200 triliun di sektor ekonomi kreatif dan pariwisata kalau anggaran yang diberikan hanya di bawah Rp3 triliun,” ucap Dede Yusuf saat diwawancarai Senin, (01/08/2022).
Oleh sebab itu, menteri yang bersangkutan yakni Sandiaga Salahudin Uno harus “jungkir balik” menyehatkan sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang baru mulai bangkit setelah dalam dua tahun belakangan ini mati suri akibat Pandemi Covid-19.
“Pak Sandi ini saya akui jungkir balik dia, untuk katakanlah membuat sedemikian rupa sektor pariwisata yang terpuruk kemarin akhirnya kini bisa kembali bangkit,” ungkap Wakil Gubernur Jawa Barat periode 13 Juni 2008 – 13 Juni 2013 ini.
Namun, Sandiaga dinilai tidak mampu berbuat banyak lantaran dari apa yang Dede Yusuf dengar, kebijakan bukan dikeluarkan oleh Kemenparekraf sehingga mau tak mau dia harus berhadapan dengan stakeholder pariwisata yang saat ini masih sangat terpuruk.
“Saya sekali lagi cukup kasihan dengan beliau karena kelihatannya beliau ini tidak cukup mampu berbuat banyak ketika kebijakan bukan dikeluarkan oleh kementeriannya dia. Dulu ketika Borobudur, ketika DPR protes, katakanlah kita menganggap kok nggak masuk di akal, maka Pak Sandi kemudian bertemu dengan Kemenko Marves (Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi) dan akhirnya bisa ditunda kenaikan Borobudur,” ungkapnya.
Terkait kenaikan harga tiket Taman Nasional (TN) Komodo, Dede Yusuf mengimbau agar kenaikan ditunda hingga Pemerintah bisa menjelaskan kepada Komisi X DPR RI mengapa kenaikannya bisa mencapai Rp3,75 juta.
“Saya berharap dalam masa sidang yang akan mendatang ini tanggal 17 Agustus ke depan kita bisa diskusi antara Menteri Pariwisata dengan komisi 10. Karena komisi 10 bagaimanapun juga mewakili suara masyarakat. Jadi, kita harapannya kepada pemerintah kita mengimbau agar kenaikan ini coba ditunda dulu sampai pemerintah bisa menjelaskan kepada DPR mengapa angka naiknya harus segitu,” tandasnya.
Dede Yusuf juga menekankan agar Pemerintah dalam mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak agar didiskusikan terlebih dahulu kepada DPR RI.
Tolong diskusikan terlebih dahulu dengan DPR ketika itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi ingat ya walaupun itu domainnya pemerintah menaikkan tiket, tetapi ketika ada ribuan orang dari sektor ini, dan ribuan orang ini terganggu, pasti DPR juga harus melihat ini sebagai sesuatu yang perlu menjadi atensi publik,” tandasnya. []
