Jakarta – Pemekaran di Papua, didukung 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua. Dukungan ini disampaikan setelah Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai dengan Wilayah Adat Papua yang berlangsung secara daring dan luring dari Suni Garden Lake Hotel & Resort Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (10/06/2022).
Rapat yang dihadiri antara lain bupati/wali kota di Provinsi Papua, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) itu, kemudian menyepakati beberapa hal yang berkaitan dengan dukungan terhadap pemekaran Papua.
Kesepakatan dihasilkan setelah mendengarkan masukan, aspirasi, dan keinginan dari masyarakat adat Papua yang diwakili oleh kepala daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Kesepakatan ini, seperti mendukung dan berkomitmen melaksanakan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021, untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan wilayah adat. Selain itu, mereka meminta UU sektoral dalam penerapannya di Provinsi Papua harus disesuaikan dengan UU Nomor 2 Tahun 2021.
“Mendesak pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)/pemekaran provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua,” isi salah satu kesepakatan tersebut.
Selanjutnya, pemekaran di Provinsi Papua dan kabupaten/kota diikuti dengan formasi khusus penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang harus diisi dengan OAP. Tak hanya itu, jumlah alokasi kursi DPR RI, DPD RI dari Provinsi Papua dan provinsi pemekaran dari Papua minimal 5 kursi secara proporsional. Selain itu, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus berasal dari OAP.
Rapat juga menyepakati, para kepala daerah dengan menyertakan tokoh masyarakat akan membentuk forum kerja sama, untuk mengawal percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai wilayah adat Papua. 29 daerah tersebut di antaranya :
1. Kota Jayapura,
2. Kabupaten Jayapura
3. Kabupaten Keerom
4. Kabupaten Sarmi
5. Kabupaten Mamberamo Raya
6. Kabupaten Biak Numfor
7. Kabupaten Supiori
8. Kabupaten Kepulauan Yapen
9. Kabupaten Waropen
10. Kabupaten Merauke
11. Kabupaten Mappi
12. Kabupaten Asmat
13. Kabupaten Boven Digoel
14. Kabupaten Jayawijaya
15. Kabupaten Pegunungan Bintang
16. Kabupaten Lanny Jaya
17. Kabupaten Tolikara
18. Kabupaten Nduga
19. Kabupaten Yalimo
20. Kabupaten Yahukimo
21. Kabupaten Mamberamo Tengah
22. Kabupaten Puncak
23. Kabupaten Puncak Jaya
24. Kabupaten Dogiyai
25. Kabupaten Deiyai
26. Kabupaten Nabire
27. Kabupaten Intan Jaya
28. Kabupaten Paniai
29. Kabupaten Mimika.
Sementara itu, Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei yang juga Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengapresiasi kepada berbagai pihak yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dia menilai, pertemuan itu berlangsung dengan penuh suasana kekeluargaan yang dinamis. Animo para peserta terlihat begitu antusias yang diwarnai dengan berbagai masukan dalam menyongsong perubahan untuk masa depan masyarakat Papua.
“Kita akan terus membangun komunikasi, kami juga mohon saran dan masukan dari Bapak/Ibu asosiasi, ketua, wakil, dan lain-lain di seluruh wilayah adat,” tandasnya. []
