Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, organisasi kemasyarakatan (ormas) atau civil society sangat berperan penting dalam menentukan jalannya demokrasi di Indonesia.
“Dapat kita bayangkan begitu besarnya potensi ormas dalam berkolaborasi mewujudkan demokrasi yang inklusif dan efektif ini. Pendek kata ormas akan selalu memiliki peran yang besar dalam masa depan demokrasi di Indonesia,” tuturnya saat memberikan sambutan dalam forum Indonessia Civil Society Forum 2022 bertema Advancing Inclusive Democracy in Indonesia, secara daring, Rabu (30/03/2022).
Menko PMK menjelaskan kekuatan ormas sebesar di Indonesia belum tentu terjadi di beberapa negara besar yang menganut sistem demokrasi. Kekuatan masyarakat madani juga telah banyak membantu jalannya pemerintahan misalnya dalam penanganan pandemi Covid-19.
“Peranan organisasi sosial kemasyarakatan ini sangat dirasakan ketika Indonesia menghadapi wabah Covid-19. Saya sebagai Menko PMK yang secara nomenklatur menjadi tanggung jawab di bidang PMK, saya berani katakan bahwa sharing ataupun sumbangan dari ormas ini saya kira diatas 30 persen. Tanpa peranan ormas ini saya yakin penanganan Covid-19 tidak sebaik yang sekarang kita alami,” ungkapnya.
Demokrasi sendiri berdasarkan akar bahasanya berasal dari Bahasa Yunani “Demos” yang berarti rakyat, dan “Kratos” berarti pemerintah. Sehingga demokrasi diartikan pemerintahan rakyat. Secara hakikat, demokrasi adalah sistem politik yang memungkinkan setiap warga ikut andil dalam jalannya pemerintahan.
Muhadjir juga menyampaikan, berdasarkan data yang dihimpun Kemendagri per Desember 2019, jumlah ormas yang ada di Indonesia sekarang ini sudah capai 431.465 ormas. Dari banyaknya ormas tersebut, terdapat dua ormas terbesar, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang berbasis Islam. []
