Jakarta | Pemerintah melakukan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk mencapai target Indonesia Emas di tahun 2045. Kebijakan itu antara lain kebijakan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam (SDA) di dalam negeri, mendorong sektor manufaktur yang berdampak luas meningkatkan devisa dan investasi, kebijakan program substitusi impor, dan kebijakan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dengan penciptaan digital talent.
“Negara tentunya punya banyak potensi ekonomi digital, dan saat ini potensinya di tahun 2021 adalah USD 70 Miliar dan ini akan naik di tahun 2025 menjadi USD 146 Miliar. Untuk itu, Indonesia tentunya membutuhkan SDM yang jumlahnya besar, yaitu 9 juta orang sampai tahun 2030. Inilah yang menjadi tantangan agar Perguruan Tinggi mampu mencetak sarjana-sarjana yang digital literate,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Perekonomian.
Pemerintah pun telah memberikan dukungan melalui pengembangan digital talent, antara lain melalui Kartu Prakerja dan Gerakan Nasional Literasi Digital untuk masyarakat umum, Digital Talent Scholarship untuk level tenaga profesional dan Digital Leadership Academy untuk para pimpinan.
Selain untuk meningkatkan jumlah digital talent di Indonesia, program-program tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia. Hal tersebut dilakukan lantaran pemerintah mengharapkan jumlah wirausaha di Indonesia dapat meningkat dan mencapai angka 5%.
“Pemerintah juga telah menciptakan dan memberikan berbagai regulasi yang memberikan perlindungan dan kemudahan kepada UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) termasuk pembiayaannya,” lanjut Airlangga.
Dukungan pembiayaan bisa diperoleh melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah pemerintah alokasikan sebesar Rp 373 triliun, dengan bunga 3% sampai akhir tahun 2022.[]
