Jakarta – Pakar ekonomi Rizal Ramli menilai, seharusnya Presiden Ri Joko Widodo (Jokowi) memecat pejabat yang suka mengimpor produk dari luar negeri. Hal ini ia ungkapkan melalui akun Twitternya pada Jumat, (25/03/2022).
“Lelucon yang ndak lucu lagi ? Situ Presiden, rumuskan kebijakan, pecat pejabat yg doyan impor,” cuit Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia ke-4 itu.
Menurut Rizal Ramli, memecat pejabat yang doyan impor merupakan langkah yang benar ketimbang hanya mengungkapkannya lewat pidato.
“Ttu baru bener. Bukan hanya ngedumel, pidato kiri-kanan, tapi kenyataan sebaliknya. Kapan sih bisa eling,” sambung cuitan tersebut.
Pendapat yang diungkapkan Rizal Ramli ini, terkait kejengkelan Presiden yang diungkapkan saat berbicara di hadapan para menteri dan pejabat daerah dalam pengarahan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat (25/3/2022).
Saat itu, Presiden dalam pidatonya mengaku sedih karena Kementerian dan Daerah menggunakan APBN serta APBD untuk mengimpor barang dari luar negeri.
“Sedih saya belinya barang-barang impor semuanya,” kata Kepala Negara.
Jokowi membeberkan, anggaran modal pemerintah pusat mencapai Rp526 triliun. Sedangkan pemerintah daerah lebih besar lagi yaitu Rp535 triliun dan BUMN Rp420 triliun.
“Ini duit guede banget, besar sekali!” tegas Jokowi.
Menurut Presiden, bila uang sebesar itu dibelanjakan di dalam negeri, akan memperbaiki ekonomi di tanah air, termasuk membuka jutaan lapangan pekerjaan.
“Kalau saja dibelokkan 40 persen saja, itu bisa mentrigger growth ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita. Tidak usah ke mana-mana, tidak usah cari investor, diam saja. Tetapi kita konsisten beli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita industri-industri kita, UKM kita, kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini!”, tandas Jokowi mengungkapkan kekesalannya.
Jokowi juga menegaskan, ada sejumlah sanksi menanti jika pemangku kepentingan tidak menjalankan intruksinya mengenai alokasikan anggaran untuk UMKM. Dari mulai pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) bagi instansi pemerintahan yang enggan menjalankan kebijakan tersebut.
Ia pun menyatakan tidak akan ragu untuk mengganti pimpinan di Kementerian/Lembaga dan BUMN jika tidak melaksanakan arahan terkait pemberdayaan UMKM tersebut.
Sedangkan bagi pemerintah daerah yang tidak menerapkan alokasi anggaran tersebut, maka Presiden Jokowi akan langsung mengumumkan kepada khalayak luas. Sehingga, menimbulkan efek jera bagi pemangku kepentingan terkait.
“Nanti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan pengawasan sudah seberapa banyak target dicapai, bila belum tercapai terpaksa melakukan sejumlah upaya tersebut,” tandasnya. []
Lelucon yg ndak lucu lagi ? Situ Presiden, rumuskan kebijakan, pecat pejabat yg doyan impor – itu baru bener 🙂
Bukan hanya ngedumel, pidato kiri-kanan, tapi kenyataan sebaliknya. Kapan sih bisa eling 🙂🙏 https://t.co/0SAqNXGPcl— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) March 25, 2022
