Pelopor.id | Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori membeberkan sejumlah capaian dan tantangan ke depan yang dihadapi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.
Menurutnya, letak geografis Provinsi DKI Jakarta yang strategis, ditambah dengan jumlah penduduk yang cukup besar berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2020 yakni sebanyak 10,56 juta jiwa, merupakan sejumlah potensi yang dimiliki Kota Jakarta.
“Saya yakin dan percaya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu mewujudkan birokrasi yang profesional, inovatif, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.”
Ini, disampaikan Hudori dalam sambutannya pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta Memperingati HUT ke 494 Kota Jakarta di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta.
“Dengan persentase Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun) sebesar 71,98% serta Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta yang mencapai 80,77%, dan ini merupakan yang tertinggi di Indonesia,” katanya Selasa (22/6/2021).
Dukungan sumber daya manusia maupun letak geografis yang strategis tersebut, masih menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian dan keuangan terbesar di Indonesia.
Meskipun pada kuartal pertama 2021 ini Jakarta masih mencatat pertumbuhan yang minus (-1,65%), akan tetapi Jakarta mencatat realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 8,76 triliun (terbesar ketiga di Indonesia), dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai US$ 1.003,5 juta.
“Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta masih merupakan yang terbesar (tahun 2020 tercatat 2.772,381 triliun) sehingga potensi untuk pulih dan tumbuh kembali sangat besar,” ungkap Hudori.
Selain capaian-capaian tersebut, menurut Hudori terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu 8,51% (per-Februari 2021), Persentase Penduduk Miskin per-September 2020 mencapai 4,69% (nasional 10,19%) serta Gini Rasio yang mencapai 0,40 (nasional 0,385).
“Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentunya masih harus terus bekerja keras, khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan angka tingkat pengangguran terbuka dan rasio ketimpangan,” pungkasnya.
- Baca juga : Mendagri Minta Kepala Daerah Langsung yang Jalankan PPKM Mikro
- Baca juga : Tito Karnavian: Belanjakan APBD, Jangan Tahan Sampai Akhir Tahun!
- Baca juga : Daftar Daerah dengan Indeks Inovasi Terendah 2020 Kemendagri
Adapun target pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, yaitu Pertumbuhan Ekonomi 5,4%-6,0%, Tingkat Kemiskinan 6,5%-7,0%, Gini Rasio 0,370-0,374, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,0%-4,6%, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54.
Hudori menegaskan, upaya-upaya pencapaian target-target tersebut, harus selaras dengan upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima di semua sektor. Upaya mendukung kemudahan investasi, melalui reformasi struktural dan penyederhanaan birokrasi, harus terus diupayakan agar tercipta birokrasi yang fleksibel, memiliki kapabilitas yang baik dan budaya kerja yang unggul.
“Saya yakin dan percaya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu mewujudkan birokrasi yang profesional, inovatif, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi,” tandasnya.[]
